MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Melalui dukungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI, Sulbar resmi menjadi provinsi pertama di Indonesia yang melaksanakan Pengukuran Kompetensi Digital bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non-ASN di lingkup pemerintah daerah.
Kegiatan ini diekspos dalam acara Ekspose Hasil Pengukuran Kompetensi Digital dan Penutupan Pelatihan Digital Leadership Academy (DLA) Provinsi Sulbar, yang digelar di Gedung Graha Sandeq, Kantor Gubernur Sulbar, Jumat (17/10/2025).
Dari total 11.869 peserta ASN dan Non-ASN, hasil pengukuran menunjukkan nilai rata-rata 2,76 dengan predikat baik. Menariknya, sebanyak 31 persen dari total peserta dengan predikat baik merupakan usia produktif, yakni mencapai 4.713 orang.
Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Kementerian Komdigi atas kolaborasi dan dukungan yang diberikan dalam pelaksanaan pengukuran tersebut. Ia menegaskan pentingnya data sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan publik yang akurat.
“Inilah pentingnya data. Data yang tepat maka pengambilan keputusan juga tepat. Tadi bahkan tema SDK Sulbar – Satu Data Kemiskinan bisa menjadi juara satu karena berbasis data,” ujar SDK disambut tepuk tangan peserta.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kominfo, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemprov Sulbar dengan BBPSDM Kominfo Makassar, yang dilaksanakan sejak 20 Agustus 2025 dengan partisipasi 47 satuan kerja dan tingkat keterlibatan mencapai 98,8 persen.
“Pengukuran ini mencerminkan komitmen tinggi ASN dan Non-ASN Sulbar untuk terus meningkatkan kemampuan digital dalam mendukung transformasi pemerintahan yang berbasis teknologi,” ujar Ridwan.
Ia menambahkan, pengukuran kompetensi digital ini mengacu pada kerangka kerja DigComp (Digital Competence Framework) yang dikembangkan oleh Uni Eropa, mencakup lima area utama: informasi dan data, komunikasi dan kolaborasi, pembuatan konten digital, keamanan, serta pemecahan masalah.
Dengan hasil tersebut, Pemprov Sulbar akan menjadikannya landasan dalam merancang kebijakan dan program pengembangan digital ke depan, khususnya pada bidang keamanan siber, pembuatan konten digital, dan pemecahan masalah berbasis teknologi.
“Kami berharap hasil ini menjadi dasar dalam memperkuat SDM digital dan mempercepat proses digitalisasi pelayanan publik di Sulbar,” tambah Ridwan.
Apresiasi juga datang dari Kepala BBPSDM Kominfo Makassar, Baso Saleh, yang menilai pelaksanaan di Sulbar berjalan sukses dan menghasilkan capaian yang memuaskan.
“Kami mengapresiasi kerja sama yang baik antara Kominfo Sulbar dan BBPSDM Kominfo Makassar. Semoga hasil ini menjadi bahan penting dalam perumusan kebijakan ke depan,” ucapnya.
Dengan capaian ini, Sulawesi Barat semakin meneguhkan posisinya sebagai daerah pelopor transformasi digital pemerintahan di Indonesia Timur, serta menjadi contoh nyata penerapan kebijakan berbasis data untuk menciptakan birokrasi yang lebih modern, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan era digital.
