JAKARTA – Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, Abdul Wahab Hasan Sulur, menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung peningkatan akses pendidikan masyarakat kurang mampu melalui Program Sekolah Rakyat. Hal ini ditandai dengan kehadirannya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Pusat dan Daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Orchardz Hotel Industri, Jakarta Pusat, pada 20–21 Oktober 2025.
Rakor tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan Program Sekolah Rakyat — inisiatif nasional yang bertujuan memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat rentan, terutama di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti Sulawesi Barat.
Dalam kesempatan itu, Abdul Wahab Hasan Sulur tidak hanya aktif dalam diskusi, tetapi juga menyerahkan sejumlah dokumen penting kepada pihak Kemendagri. Dokumen tersebut meliputi laporan pelaksanaan kegiatan, data penerima manfaat, serta rencana pengembangan Program Sekolah Rakyat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
“Penyerahan dokumen ini merupakan bentuk akuntabilitas dan komitmen kami dalam menjalankan Program Sekolah Rakyat di Sulawesi Barat. Kami berharap melalui koordinasi yang intensif ini, pelaksanaan program ke depan akan semakin terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Abdul Wahab Hasan Sulur.
Langkah tersebut selaras dengan visi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur, Salim S. Mengga, dalam memperkuat perlindungan sosial dan menekan angka kemiskinan di Sulbar melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Selain membahas arah kebijakan nasional, Rakor ini juga menjadi ruang berbagi best practice antar daerah dan merumuskan solusi terhadap berbagai tantangan di lapangan. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari seluruh provinsi di Indonesia, Kemendagri, Kementerian Sosial RI, serta mitra strategis nasional yang berperan dalam pengembangan Sekolah Rakyat di berbagai wilayah.
Dengan partisipasi aktif Kadinsos Sulbar, diharapkan Program Sekolah Rakyat di Sulawesi Barat semakin kuat dalam implementasi, terukur dalam pengawasan, dan nyata dalam memberi manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
