MAMUJU – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Hj. Amalia Fitri, S.E., M.M, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan arahan Menteri Keuangan Republik Indonesia mengenai percepatan realisasi belanja pemerintah. Kegiatan ini digelar di Ruang Rapat Oval, lantai 3 Kantor Gubernur Sulawesi Barat, pada Senin, 20 Oktober 2025.
Rakor tersebut bertujuan untuk memperkuat koordinasi antarinstansi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus mendorong daya beli masyarakat. Selain itu, pembahasan juga difokuskan pada strategi percepatan realisasi belanja daerah sebagai langkah konkret mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Sulbar menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif, eksekutif, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menekan laju inflasi yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Inflasi bukan hanya persoalan ekonomi makro, tetapi juga menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat. Karena itu, percepatan belanja pemerintah harus diarahkan secara tepat sasaran agar mampu menstimulasi sektor riil dan menjaga stabilitas ekonomi daerah,” ujar Amalia Fitri.
Amalia juga menekankan bahwa DPRD Sulbar siap mendukung langkah-langkah Pemerintah Provinsi dalam mempercepat penyerapan anggaran, terutama untuk program prioritas yang berpengaruh terhadap pengendalian harga bahan pokok dan peningkatan produktivitas masyarakat.
Rakor ini dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah daerah, perwakilan Bank Indonesia, serta instansi vertikal di Sulawesi Barat. Diharapkan hasil rapat ini menjadi acuan strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah dan menjaga inflasi tetap terkendali sepanjang tahun 2025.
