MAMUJU – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menegaskan komitmennya untuk membangun tata kelola keuangan daerah yang efisien, transparan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berlangsung di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Rabu 22 Oktober 2025.
Rakor yang dihadiri Plh. Sekprov Sulbar Junda Maulana, pimpinan DPRD dan Banggar DPRD Sulbar, serta seluruh pimpinan OPD dan perangkat daerah, menjadi momentum penting memperkuat sinergi fiskal antara legislatif dan eksekutif dalam menghadapi tantangan ekonomi dan keterbatasan fiskal daerah.
Dalam arahannya, Gubernur Suhardi Duka menegaskan bahwa dirinya bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga memiliki tekad besar untuk membawa Sulbar tumbuh sejajar dengan provinsi maju lainnya di Indonesia.
“Saya dan Pak Salim memiliki tekad yang besar untuk membangun daerah ini. Kami ingin Sulbar tumbuh dengan baik, menurunkan angka kemiskinan, memperbaiki infrastruktur, serta menciptakan sektor-sektor ekonomi yang mapan,” ujar Suhardi Duka.
Menurutnya, semangat pembangunan tersebut tidak akan bermakna tanpa pengelolaan anggaran yang efisien dan rasional. Ia mengungkapkan bahwa sejak awal masa kepemimpinannya, Pemprov Sulbar melakukan penyesuaian terhadap APBD 2025 agar selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja pemerintah.
“Kami harus menerima kebijakan efisiensi ini agar persoalan keuangan pemerintah bisa diatasi dengan baik. Karena itu, belanja diarahkan agar lebih tepat sasaran dan berdampak bagi masyarakat,” tegasnya.
Suhardi menyebutkan, hasil kebijakan efisiensi tersebut mulai terlihat melalui program padat karya dan berbagai kegiatan produktif yang langsung menyentuh masyarakat. Ia juga menekankan agar setiap OPD menyusun anggaran berdasarkan perhitungan rasional, bukan sekadar angka ideal yang sulit diwujudkan.
Menariknya, dalam proses penyesuaian APBD itu, Pemprov Sulbar menurunkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp146 miliar dari proyeksi awal yang disusun sebelum Suhardi menjabat. Langkah ini dilakukan demi menyeimbangkan belanja dan pendapatan secara realistis.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar, Mohammad Ali Chandra, memaparkan bahwa dalam tiga bulan terakhir, efisiensi telah menjadi kunci menjaga stabilitas fiskal.
“Kalau kita perbaiki tata kelola keuangan tahun ini, insyaallah tahun depan bisa lebih baik lagi. Intinya adalah keseimbangan antara pendapatan dan belanja,” jelas Ali Chandra.
Ia juga mengungkapkan, tahun depan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat diperkirakan turun sekitar Rp200 miliar lebih, sehingga Pemprov Sulbar harus lebih cermat dalam menata PAD dan struktur belanja agar program pembangunan tetap berkelanjutan.
“Belanja daerah ke depan harus benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat dan memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan warga Sulbar,” pungkasnya.
Dengan langkah efisiensi dan tata kelola keuangan yang lebih disiplin, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Suhardi Duka – Salim Mengga menegaskan arah baru pembangunan yang bukan hanya soal belanja, tetapi hasil nyata bagi rakyat Sulbar.
