JAKARTA – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi Duka (SDK) melakukan langkah strategis dalam diplomasi hijau nasional dengan melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di Jakarta, Rabu (5/11/2025). Kunjungan ini menjadi upaya nyata Pemprov Sulbar untuk memastikan daerahnya mendapatkan akses dan kompensasi yang adil dari skema pendanaan lingkungan nasional, terutama dari potensi karbon dan kawasan konservasi yang mencapai lebih dari 1 juta hektar di wilayahnya.
Dalam pertemuan tersebut, SDK menegaskan bahwa Sulbar selama ini menjadi penyumbang besar penyerapan karbon nasional berkat tutupan hutan yang masih terjaga, namun belum memperoleh manfaat fiskal sebanding dengan kontribusinya.
“Kami datang agar Sulbar mendapatkan kompensasi yang sama seperti Kalimantan Timur. Kami tidak ingin hanya menjadi penyimpan karbon tanpa nilai ekonomi. Sulbar harus mendapat manfaat yang adil dari hutan dan potensi karbon yang kami jaga,” tegas Gubernur SDK.
Gubernur juga mengungkapkan kesiapan pemerintah daerah untuk menyusun proposal program berbasis FOLU (Forestry and Other Land Use) dan REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) — dua skema prioritas pendanaan BPDLH dengan total portofolio nasional mencapai USD 1,72 miliar. SDK menilai, peluang ini menjadi momentum emas bagi Sulbar untuk masuk dalam arus utama pendanaan hijau Indonesia.
Selain itu, SDK menyoroti peluang pembiayaan bagi kelompok tani hutan (KTH) melalui skema pinjaman berbunga ringan 3 persen dengan jaminan pohon produktif. Ia menekankan bahwa pembiayaan hijau tidak boleh berhenti di atas kertas, tetapi harus memberi dampak langsung bagi masyarakat penjaga hutan.
“Kami akan meninjau pelaku usaha karbon di Sulbar agar seluruhnya beroperasi secara transparan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, SDK juga membahas potensi pemanfaatan Disaster Fund (Dana Bencana) yang dikelola BPDLH untuk memperkuat ketangguhan wilayah terhadap bencana, termasuk kemungkinan pendanaan proyek rehabilitasi ekosistem dan energi bersih di Sulbar.
Turut mendampingi Gubernur Sulbar dalam kunjungan ini, Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Junda Maulana, Anggota Komisi I DPRD Sulbar Syamsul Samad, Biro Tata Pemerintahan, Tenaga Ahli Gubernur Hajrul Malik, serta Pokja Keberlanjutan dan Pemeliharaan Hutan.
Dengan langkah ini, Gubernur Suhardi Duka menegaskan posisi Sulbar sebagai pemain penting dalam agenda ekonomi hijau nasional, sekaligus memperjuangkan keadilan fiskal atas kontribusi ekologis daerah yang selama ini belum dihargai secara proporsional.
