JAKARTA — Gubernur Sulawesi Barat, Dr. H. Suhardi Duka (SDK), melangkah pasti ke Gedung Mina Bahari I Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Jakarta, Kamis (6/11/2025). Dalam audiensi strategis bersama jajaran pejabat tinggi KKP, SDK memastikan kelanjutan dan perluasan program kelautan dan perikanan untuk Sulbar tahun 2026 sebagai langkah konkret memperkuat ekonomi pesisir dan pengentasan kemiskinan.
Pertemuan yang dipimpin Dirjen Penataan Ruang Laut, Kartika Listriana, itu turut dihadiri oleh para direktur teknis lingkup KKP. SDK hadir bersama Bupati Majene Ahmad Syukri Tammalele, Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, Ketua Komisi I DPRD Sulbar Syamsul Samad, serta Murdanil dari Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Sulbar dan Hajrul Malik, Tenaga Ahli Gubernur Bidang Kerjasama Antar Lembaga.
Dalam pertemuan itu, SDK memaparkan tiga jurus utama penggerak sektor kelautan dan perikanan Sulbar, yakni:
Revitalisasi Tambak Rakyat.
SDK mengungkapkan bahwa Pemprov Sulbar telah memetakan sekitar 200 hektar tambak rakyat untuk direvitalisasi. “Kami ingin tambak rakyat kembali produktif melalui dukungan program KKP,” ujarnya.
Perikanan Tangkap Modern.
Ia menegaskan bahwa masyarakat Sulbar adalah pelaut tangguh yang kini butuh dukungan teknologi. “Kami mengusulkan 100 kapal berkapasitas 30 GT agar nelayan bisa menembus pasar nasional dan ekspor,” tegasnya.
Kampung Nelayan Merah Putih.
SDK mendorong penambahan 10 kampung nelayan baru di Polman, Majene, dan Mamuju untuk menekan angka kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir.
Tak hanya itu, SDK juga menyoroti pentingnya pelestarian Pulau Bala-Balakang sebagai kawasan konservasi laut yang harus mendapat perhatian dan perlindungan khusus dari KKP.
Menanggapi hal itu, Kartika Listriana mengapresiasi langkah aktif Pemprov Sulbar dalam mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan daerah. “Catatan dan usulan Bapak Gubernur akan kami tindaklanjuti melalui direktorat teknis terkait,” ucapnya.
Dari jajaran teknis, Direktur Ikan Air Tawar Gemi Tri Astutik menjelaskan bahwa beberapa lokasi tambak di Sulbar sudah siap direvitalisasi, namun menunggu kelengkapan administrasi dan status lahan yang clear and clean.
Sementara itu, Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Syahril Abdul Rauf menilai Sulbar memiliki peluang besar untuk memperoleh program Kampung Nelayan Merah Putih, asalkan lahan tersedia minimal satu hektar dan bebas sengketa. “Semangat modernisasi alat tangkap menjadi fokus kami agar nelayan semakin berdaya,” katanya.
Dukungan juga datang dari Balai Besar Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, yang menyebutkan bahwa data kemiskinan pesisir akan dijadikan dasar integrasi program berbasis wilayah.
Sementara Plt. Dirjen Perikanan Tangkap menyampaikan bahwa harga udang vaname yang sempat anjlok kini mulai membaik, membuka peluang ekspor lebih luas. “Sulbar memiliki 54 desa pesisir, silakan ajukan. Kami menyiapkan 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih secara nasional,” ujarnya.
Menutup pertemuan, Gubernur Suhardi Duka menegaskan komitmen penuh Pemprov Sulbar untuk menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai motor utama ekonomi rakyat pesisir, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam pemerataan pembangunan maritim Indonesia.
