MAMUJU — Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) kembali membuktikan diri sebagai laboratorium inovasi pengelolaan keuangan daerah. Kamis (6/11/2025), lembaga ini menjadi tujuan studi strategis Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang datang khusus untuk mempelajari strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor air permukaan.
Rombongan dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar Evy Yandri Radjo Budiman, didampingi Asisten III Setda Sumbar Medi Iswandi, Kepala BPKAD Habibul Fuadi, Kepala BPD Sumbar Syefdinon, serta Kepala Dinas ESDM Helmi Heriyanto. Mereka disambut hangat oleh Kepala BPKPD Sulbar Mohammad Ali Chandra bersama jajarannya di Ruang Rapat Sekprov Sulbar, Mamuju.
Dalam pertemuan yang berlangsung penuh semangat itu, kedua belah pihak berdiskusi mendalam mengenai potensi dan tantangan pengelolaan air permukaan sebagai sumber PAD. Provinsi Sumatera Barat mengaku terinspirasi oleh langkah progresif Sulbar yang telah lebih dulu menginisiasi model kerja sama pengelolaan air permukaan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sektor sumber daya air.
“Kami datang ke Sulbar karena melihat ada inovasi menarik dalam pengelolaan sumber daya air. Ini bisa jadi inspirasi bagi kami untuk memperkuat ruang fiskal daerah di Sumatera Barat,” ujar Evy Yandri Radjo Budiman.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas provinsi di tengah tantangan fiskal nasional. “Kami mengapresiasi keterbukaan BPKPD Sulbar. Kolaborasi seperti ini kunci memperkuat kemandirian keuangan daerah,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala BPKPD Sulbar Mohammad Ali Chandra menyebut, kunjungan ini menjadi bukti bahwa Sulbar kini diakui secara nasional sebagai daerah dengan inovasi fiskal yang nyata.
“Provinsi Sumatera Barat yang terkenal dengan rendangnya datang jauh-jauh ke Mamuju untuk belajar. Ini kebanggaan bagi Sulbar yang kini mulai diperhitungkan secara nasional dalam inovasi keuangan daerah,” tutur Ali Chandra.
Ia menjelaskan, penguatan PAD dari sektor air permukaan merupakan bagian dari strategi Pemerintah Provinsi Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berdampak nyata pada pelayanan publik.
Berdasarkan evaluasi bersama perusahaan kelapa sawit di Sulbar, potensi pajak air permukaan meningkat signifikan hingga Rp12 miliar, berkat pendekatan kolaboratif dan penandatanganan MoU bersama pelaku usaha.
“Semua penerimaan pajak air permukaan kini dilakukan secara digital—dari penetapan, pembayaran, hingga pelaporan. Ini membuat sistem lebih efisien, transparan, dan mudah diawasi,” jelasnya.
Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab teknis dan pertukaran informasi mengenai tata kelola berbasis data dan digitalisasi pajak. Kunjungan ini menjadi momentum penting memperkuat sinergi antarprovinsi dalam menghadapi tantangan fiskal 2026, sekaligus menegaskan posisi Sulbar sebagai pelopor inovasi keuangan daerah di Indonesia Timur.
