MAMUJU — Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat. Kali ini, melalui gagasan pembentukan Sekolah Rakyat, langkah konkret itu kembali dimatangkan lewat rapat koordinasi yang digelar di ruang rapat Dinsos Sulbar, Selasa (11/11/2025).
Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Asisten I Setda Provinsi Sulbar, Muh. Jaun, dan dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, beserta perwakilan sejumlah instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Dalam forum tersebut, dibahas secara mendalam berbagai aspek penting terkait pendirian Sekolah Rakyat, mulai dari pemilihan lokasi, sistem tata kelola, hingga mekanisme sinergi antarinstansi. Program ini diharapkan mampu menjadi wadah nyata bagi masyarakat rentan untuk meningkatkan kapasitas diri serta memperkuat kemandirian sosial-ekonomi.
Menurut Asisten I Setda Provinsi Sulbar, Muh. Jaun, Sekolah Rakyat merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat bawah melalui pendekatan berbasis komunitas.
“Sekolah Rakyat ini diharapkan menjadi sarana bagi masyarakat untuk belajar, berdaya, dan mandiri. Pemerintah Provinsi Sulbar berkomitmen memberikan dukungan penuh agar inisiatif ini segera terwujud dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Muh. Jaun.
Senada dengan itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memastikan program berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Dinas Sosial tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk OPD teknis dan lembaga vertikal, agar Sekolah Rakyat benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat miskin dan rentan di Sulbar,” tegasnya.
Lebih lanjut, Abdul Wahab menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat nantinya akan fokus pada pelatihan keterampilan, pendidikan sosial, serta penguatan nilai-nilai kemandirian dengan pendekatan partisipatif.
“Kami ingin menghadirkan ruang belajar yang inklusif, di mana masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk bangkit dan berdaya. Ini sejalan dengan visi-misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga: membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter,” ujarnya.
Dari hasil rapat tersebut, disepakati beberapa poin tindak lanjut strategis, termasuk pembentukan tim teknis lintas instansi serta penyusunan rencana kerja terperinci untuk mempercepat realisasi program Sekolah Rakyat di Provinsi Sulawesi Barat.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Provinsi Sulbar kian serius mewujudkan pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan — dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk kemandirian rakyat.
