Mamuju — Aliansi Rakyat Menggugat (ALARM) mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Polda Sulawesi Barat segera membentuk tim investigasi independen terkait insiden terbakarnya kendaraan operasional milik PT Swadharma Sarana Informatika (SSI) yang mengangkut dana sekitar Rp4,6 miliar untuk pengisian ATM di wilayah Sulawesi Barat.
ALARM menilai peristiwa terbakarnya kendaraan beserta uang miliaran rupiah itu sebagai kejadian serius dan berisiko tinggi, mengingat kasus tersebut berkaitan langsung dengan keamanan dana publik, kualitas SOP pengangkutan uang, serta standar kelayakan armada dari perusahaan penyedia logistik keuangan.
Lebih jauh, ALARM mengungkap bahwa ini bukan insiden pertama yang melibatkan PT SSI. Sebelumnya, perusahaan yang sama pernah tersandung kasus hilangnya Rp800 juta di Jalan Martadinata, Mamuju. Namun hingga kini, belum ada satu pun pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Kini, insiden kedua kembali terjadi dengan hangusnya mobil pembawa uang miliaran rupiah di Polman.
Koordinator ALARM, Andika Putra, menegaskan bahwa peristiwa ini tidak bisa dianggap sebagai kejadian biasa.
“Bagaimana mungkin kendaraan pembawa uang miliaran rupiah bisa terbakar tanpa penyebab yang sangat serius? Ini menunjukkan dugaan kuat adanya kelalaian SOP dan lemahnya kontrol kelayakan armada. OJK dan kepolisian harus bergerak cepat,” tegasnya.
Menurut ALARM, PT SSI berkewajiban menjelaskan secara rinci terkait kondisi armada, prosedur pengamanan dana, serta standar keselamatan operasional sebelum kru diberangkatkan.
Desakan Pembentukan Tim Investigasi Independen
ALARM menilai upaya investigasi tidak cukup dilakukan secara internal oleh perusahaan ataupun sekadar olah TKP standar. Karena menyangkut dana perbankan, uang publik, dan potensi kerugian negara, maka pembentukan tim investigasi independen dianggap mutlak.
ALARM mendesak agar tim tersebut melibatkan:
Penyidik kepolisian
Pengawas OJK
Ahli forensik kebakaran
Ahli transportasi dan kelayakan kendaraan
Perwakilan perbankan
Tujuannya agar proses investigasi berlangsung transparan, objektif, dan bebas dari konflik kepentingan.
ALARM juga meminta pihak perbankan untuk segera melakukan evaluasi hingga pemutusan kontrak terhadap vendor, apabila ditemukan kelalaian sistemik. Andika menilai bank tidak boleh mengabaikan dua peristiwa besar yang melibatkan perusahaan yang sama.
“Bank tidak boleh membiarkan peristiwa sebesar ini berlalu tanpa konsekuensi. Pemutusan kontrak adalah langkah paling rasional,” ujarnya.
ALARM menegaskan bahwa layanan pengangkutan uang harus memiliki standar keamanan maksimal karena uang tersebut merupakan aset lembaga keuangan yang dilindungi negara.
Andika menutup dengan menyatakan bahwa pihaknya akan mengawal dua kasus yang melibatkan PT SSI hingga tuntas.
“Kami pastikan kedua kejadian tersebut akan kami kawal hingga adanya penetapan tersangka. Jika daerah tidak mampu, kami akan seret kasus ini ke Bareskrim Polri.”
