Mamuju — Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat kembali menunjukkan langkah progresif dalam memperkuat pengawasan dan tata kelola keuangan daerah. Melalui kegiatan tindak lanjut pemeriksaan kerugian daerah Semester II bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPKPD Sulbar menegaskan komitmennya mempercepat penyelesaian setiap temuan terkait kerugian daerah. Agenda ini berlangsung di ruang rapat Kantor Inspektorat Sulbar, Selasa (25/11/2025).
Pertemuan strategis ini menjadi wadah penting untuk memastikan seluruh perangkat daerah menindaklanjuti temuan dengan lebih optimal, sistematis, dan tepat sasaran. Upaya ini diarahkan untuk meminimalkan risiko terhadap keuangan daerah sekaligus memperkuat fondasi akuntabilitas fiskal pemerintah provinsi.
Hadir mewakili BPKPD Sulbar, Kasubid Akuntansi Keuangan dan Tuntutan Ganti Rugi, Indah Mustika Sari, bersama staf teknis Muhammad Husni, yang memaparkan progres penanganan Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Mereka juga menyampaikan strategi percepatan berupa penguatan monitoring terhadap wajib ganti rugi serta penataan mekanisme pengendalian administrasi.
Dalam pemaparannya, Indah Mustika Sari menegaskan bahwa BPKPD Sulbar terus mengawal setiap proses penyelesaian TGR secara cermat dan terukur.
“Setiap progres wajib ganti rugi kami kawal melalui database yang terintegrasi dan monitoring rutin. Fokus kami bukan hanya menyelesaikan angka, tetapi memastikan proses berjalan sesuai ketentuan dan memberikan kepastian pengembalian keuangan daerah,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa sinergi antara BPK, Inspektorat, dan perangkat daerah menjadi kunci peningkatan penyelesaian TGR dari waktu ke waktu.
Dari Inspektorat Sulbar, hadir Auditor Muda Kisman, yang memimpin jalannya pembahasan dan verifikasi tindak lanjut. Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan BPK RI Sulbar sebagai unsur pembina dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
Sementara itu, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, secara terpisah menegaskan bahwa pengendalian tindak lanjut kerugian daerah merupakan agenda strategis yang wajib dijalankan dengan serius oleh seluruh perangkat pengelola keuangan.
“Pemeriksaan ini bukan sekadar prosedur administratif, tetapi komitmen kita menghadirkan pengelolaan keuangan daerah yang kredibel. Setiap temuan yang belum tuntas harus dikawal sampai selesai agar tidak berdampak pada kualitas laporan keuangan daerah,” tegasnya.
Langkah penguatan tindak lanjut temuan ini selaras dengan Misi Kelima Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka – Salim S. Mengga, yang berfokus pada tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar.
Melalui sinergi kuat antara BPKPD Sulbar, Inspektorat, dan BPK, pemerintah provinsi menegaskan komitmennya menghadirkan transparansi, akuntabilitas, dan kemandirian fiskal. Penyelesaian temuan yang semakin progresif menjadi bukti nyata upaya menghadirkan tata kelola keuangan daerah yang bersih, efektif, dan berkelanjutan menuju Sulbar yang lebih responsif dan terpercaya.
