JAKARTA — Upaya memperkuat tata kelola energi nasional kembali ditunjukkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terkait Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP). Kegiatan ini berlangsung di Jakarta, Kamis (27/11/2025), dan menjadi langkah strategis untuk memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, didampingi sejumlah pejabat terkait. Momentum ini tidak hanya mempertegas sinergi pusat dan daerah, tetapi juga memperkuat mekanisme penyaluran BBM subsidi yang selama ini masih menghadapi tantangan di lapangan, mulai dari potensi penyimpangan hingga ketidaktertiban pendistribusian.
PKS tersebut dirancang untuk memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian penyaluran BBM bersubsidi agar berjalan lebih transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Optimalisasi pembinaan dan pengawasan diharapkan mampu mendorong distribusi BBM yang lebih tertib serta memastikan masyarakat yang berhak menerima manfaat secara langsung.
Dari lokasi berbeda, Plt. Karo Pemkesra Setda Provinsi Sulbar, Murdanil, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah kolaboratif tersebut.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan dukungan penuh atas perjanjian kerja sama ini. Meskipun saya tidak hadir secara langsung, komitmen pemerintah daerah tetap kuat dalam mendukung pengawasan dan pengendalian penyaluran JBT dan JBKP di wilayah kami,” ujarnya.
Murdanil menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus meningkatkan pemantauan, memperkuat pembinaan terhadap lembaga penyalur, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap aturan.
“Dengan koordinasi yang semakin terstruktur bersama BPH Migas, kami yakin pengawasan di lapangan akan lebih efektif dan mampu mencegah terjadinya penyimpangan,” tuturnya.
Penandatanganan PKS ini berlangsung beriringan dengan momentum pelantikan Ketua dan Anggota Komite BPH Migas periode 2025–2029. Kolaborasi ini juga menjadi sinyal kuat bahwa kepemimpinan baru BPH Migas siap memperkuat tata kelola distribusi energi secara lebih adaptif dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.
Dengan adanya komitmen bersama ini, BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat optimistis bahwa penyaluran JBT dan JBKP di daerah akan berlangsung lebih tertib, transparan, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulbar. Langkah ini menjadi fondasi penting dalam menghadirkan pelayanan energi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.
