MAMUJU – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana, menegaskan pentingnya sinkronisasi program pembangunan daerah dengan kebijakan nasional sebagai kunci mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulbar.
Penegasan itu disampaikan Junda Maulana saat diwawancarai, menanggapi pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bersama Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang dihadirinya beberapa waktu lalu dalam rangka mendampingi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka.
Menurut Junda, meskipun dalam Rakornas tersebut tidak terdapat catatan teknis yang diterimanya secara langsung, pesan besar dari pemerintah pusat sangat jelas dan tegas: seluruh daerah diminta menyelaraskan arah pembangunan dengan kebijakan nasional.
“Yang saya tangkap dari Rakornas itu, kebijakan pemerintah pusat bertujuan bagaimana meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, daerah harus melakukan sinkronisasi program kegiatan,” ujar Junda Maulana, Kamis, 5 Februari 2026.
Ia menekankan, tanpa sinkronisasi yang kuat antara pusat dan daerah, program pembangunan berpotensi berjalan sendiri-sendiri dan tidak maksimal dalam mendorong dampak ekonomi bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Junda Maulana menyoroti pentingnya menyelaraskan program unggulan daerah, khususnya Pancadaya Sulbar, dengan Asta Cita Nasional yang menjadi arah pembangunan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Pancadaya Sulbar ini harus sinkron dengan Asta Cita Nasional. Tujuannya agar kita bisa mendapat support terhadap program kegiatan yang kita jalankan,” tegasnya.
Menurutnya, keselarasan program tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi strategi penting agar Sulbar memperoleh dukungan anggaran, kebijakan, serta fasilitasi maksimal dari pemerintah pusat.
Junda juga mengingatkan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini masih sangat terbatas. Oleh sebab itu, pemerintah daerah dituntut lebih cermat, adaptif, dan strategis dalam menyusun program pembangunan agar sejalan dengan prioritas nasional.
“Dengan kondisi fiskal yang terbatas, kita harus pandai-pandai melakukan lobi. Tentu dengan pendekatan program kegiatan yang sejalan dengan pemerintah pusat,” kata Junda.
Ia menilai, pendekatan pembangunan berbasis sinkronisasi pusat–daerah merupakan langkah realistis untuk mengakselerasi pembangunan tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan.
Lebih jauh, Junda Maulana menjelaskan bahwa jika suatu program telah mendapatkan dukungan atau alokasi anggaran dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah tidak perlu lagi menganggarkan program yang sama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Sehingga apa yang sudah kita dapat dari pusat, tidak perlu lagi kita anggarkan di daerah,” jelasnya.
Menurutnya, pola tersebut akan menciptakan efisiensi dan efektivitas anggaran, sehingga dana daerah yang terbatas dapat dialihkan ke sektor-sektor lain yang lebih mendesak dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Anggarannya memang kecil, tapi kalau kita bisa efisien dan efektif dalam penempatan anggaran, dampaknya bisa sangat baik bagi masyarakat,” tuturnya.
Junda Maulana menegaskan, ke depan Pemprov Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka akan terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh perangkat daerah bekerja dalam satu arah pembangunan yang selaras dengan visi nasional.
Langkah ini diyakini menjadi fondasi penting untuk mempercepat pembangunan Sulbar, memperkuat ekonomi daerah, serta menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat.
