MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) mulai memperkuat sistem pendataan daerah melalui Forum Satu Data yang digelar di Kantor Gubernur Sulbar, Kamis, 18 Juni 2026. Langkah ini menjadi upaya strategis untuk mewujudkan data yang terintegrasi dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga provinsi guna mendukung perencanaan pembangunan yang lebih akurat dan terukur.
Forum tersebut menjadi wadah menyatukan pemahaman seluruh pemangku kepentingan di enam kabupaten se-Sulawesi Barat terkait pentingnya standardisasi dan integrasi data. Inisiatif ini juga sejalan dengan komitmen Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), dalam membangun tata kelola pemerintahan berbasis data yang berkualitas.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (DiskominfoSS) Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, mengatakan selama ini sistem penyimpanan data yang ada belum mampu menghasilkan integrasi informasi secara menyeluruh karena masing-masing data masih berjalan sendiri-sendiri.
“Selama ini sudah ada portalnya, tetapi lebih bersifat penyimpanan data saja. Belum saling terhubung dan membentuk agregat yang bisa dimanfaatkan secara maksimal,” kata Ridwan.
Menurutnya, salah satu tantangan utama dalam membangun sistem Satu Data adalah perbedaan format dan daftar data yang digunakan setiap daerah. Karena itu, Pemprov Sulbar bersama pemerintah kabupaten berkomitmen menyusun standar data yang seragam agar seluruh sistem dapat terhubung dengan baik.
“Hari ini kita menggagas kesepakatan ke arah itu dengan melibatkan seluruh pemerintah kabupaten. Kita mulai dari daftar data yang seragam, karena sistem tidak akan berjalan jika daftar datanya berbeda-beda,” ujarnya.
Upaya integrasi data tersebut juga mendapat dukungan penuh dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar. Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, menegaskan bahwa Forum Satu Data merupakan implementasi nyata dari regulasi pendataan yang harus dijalankan secara kolaboratif oleh seluruh tingkatan pemerintahan.
Ia menjelaskan bahwa data pembangunan harus mengalir secara berjenjang mulai dari desa, kecamatan, kabupaten hingga provinsi sehingga menghasilkan informasi yang valid dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
“Data-data itu mengalir dari desa, kecamatan, kabupaten sampai ke provinsi. Dengan sistem yang terintegrasi, kualitas data akan semakin baik dan mudah dimanfaatkan,” jelas Amujib.
Menurutnya, data menjadi fondasi utama dalam menyusun program pembangunan yang tepat sasaran. Tanpa data yang valid dan terintegrasi, pemerintah akan kesulitan menentukan arah kebijakan yang efektif.
“Kita menyadari bahwa yang bisa direncanakan adalah yang memiliki data. Tanpa data, maka kita tidak akan bisa melakukan perencanaan,” pungkasnya.
Melalui Forum Satu Data ini, Pemprov Sulbar berharap terbangun ekosistem data yang kuat, akurat dan berkelanjutan sebagai landasan percepatan pembangunan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Sulawesi Barat.
