Penulis: AKP DR. IRMAN SETIAWAN. S.H., M.H., C. HRM., C.DC., C.HCM.
OPINI — Hari Bhayangkara ke-80 tahun ini bertepatan dengan 1 dekade Polda Sulawesi Barat. Sejak resmi memisahkan diri dari Polda Sulselbar pada 1 Juni 2016, Polda Sulbar menandai babak baru penegakan hukum di tanah Malaqbi. Sepuluh tahun bukan waktu panjang bagi institusi, tapi cukup untuk menakar: sejauh mana “Siamasei” benar-benar menjadi napas pengabdian?
1. Dari Bayi ke Tipe A: Fondasi Kelembagaan
Polda Sulbar lahir sebagai Polda tipe A, dipimpin perwira tinggi bintang dua. Saat ini Kapolda dijabat Irjen Pol. Adi Deriyan Jayamarta, S.I.K., M.H. Dalam 10 tahun, struktur terus tumbuh: 1 Juni 2016 hanya “markas besar”, kini membawahi 6 Polres — Mamuju, Majene, Polman, Mamasa, Pasangkayu, Mamuju Tengah — dan 55 Polsek yang menjangkau desa terisolir.
Jumlah personel pada 2026 tercatat 5.256 anggota. Angka ini yang menjaga 1,4 juta warga di 6 kabupaten dengan geografi pegunungan hingga pesisir. Rasio polisi-warga Sulbar kini 1:266, masih di bawah ideal 1:300, tapi jauh lebih baik dibanding era Sulselbar.
2. Ujian Lapangan: Bencana dan Konflik Sosial
a. Gempa Majene-Mamuju 2021: Polda Sulbar mengerahkan 2.300 personel gabungan. Selain evakuasi, Polda membentuk 47 dapur umum dan 12 pos trauma healing. Kapolda saat itu mencatat 0 laporan penjarahan di pengungsian — indikator kepercayaan warga di kondisi krisis.
b. Pengungkapan Kasus Menonjol: 2016-2026 Polda Sulbar menangani 31.842 kasus kriminal. Crime clearance rate 2025 tercatat 67,3%, naik dari 49,1% pada 2017. Kasus besar: pengungkapan ladang ganja 2 hektar di Tabulahan Mamasa 2023, dan pembongkaran jaringan TPPO ke Malaysia 2024 dengan 22 korban diselamatkan.
c. Program PRESISI: Sejak 2021, Polda Sulbar mengaktifkan layanan 110 bebas pulsa. 2025 tercatat 18.904 panggilan masuk, dengan respons rata-rata 8 menit di perkotaan.
3. Membangun Kepercayaan: Capaian dan Luka
Capaian:
• 620 unit kerja baru Polri di era Jokowi, termasuk Polda Sulbar sebagai 1 dari 5 Polda baru. • Syukuran HUT ke-10: 1 Juni 2026, Polda menegaskan komitmen “tingkatkan kualitas pelayanan” dan sinergi dengan Pemda-TNI. • Peran Bhayangkari: Organisasi istri polisi aktif di desa. Perayaan HUT ke-10 diwarnai tarian tradisional dan bakti sosial oleh Bhayangkari Cabang Majene. • Apresiasi Lintas Instansi: BPS Sulbar dan Kesbangpol Sulbar memberi ucapan resmi HUT ke-10, menyebut Polri “untuk masyarakat” dengan motto Siamasei.
Catatan Kritis:
Polda Sulbar tak lepas dari sorotan. Januari 2025, 5 oknum anggota Polresta Mamuju jadi tersangka penganiayaan mahasiswa HMI saat aksi di depan Mapolresta. Kasus serupa terjadi lagi, 7 personel dikenai “penempatan khusus” karena dugaan pengeroyokan mahasiswa. Dua peristiwa ini memicu tagar #PolisiKeroyokMahasiswa dan jadi PR besar: reformasi kultural belum tuntas. Kapolda Adi Deriyan sendiri dalam syukuran HUT ke-10 menegaskan “mendengar keluhan masyarakat” sebagai prioritas.
Menuju Dekade Kedua: 3 Pekerjaan Rumah
1. Presisi di Daerah Blank Spot
Digitalisasi penting, tapi 40% desa di Mamasa & Mateng masih susah sinyal. Program “Polisi RW” dan Bhabinkamtibmas harus diperkuat dengan HT dan kendaraan trail, bukan sekadar aplikasi.
2. Polisi Adat, Bukan Hanya Polisi Negara
Konflik lahan sawit di Pasangkayu & Budong-budong butuh polisi yang paham “mappurondo” dan “sipakaraya”. Rekrutmen bintara proaktif putra daerah harus naik dari 65% menjadi 80% agar bahasa & hati menyatu dengan warga.
3. Tegas ke Dalam Sebelum ke Luar
Data 5.256 personeltak ada artinya jika 1 oknum merusak 1000 kebaikan. Sidang etik harus transparan. Kasus Mamuju 2025 jadi ujian: publik menunggu bukan “patsus”, tapi pemecatan jika terbukti.
Penutup: Siamasei, Bukan Sekadar Motto
“Siamasei” berarti saling mengasihi. 10 tahun Polda Sulbar membuktikan polisi bisa jadi yang pertama datang saat gempa, tapi juga bisa jadi berita buruk saat pentungan mendarat di mahasiswa. Di Hari Bhayangkara ke-80, usia Polda Sulbar baru 1/8-nya. Masih muda untuk berubah, cukup dewasa untuk bercermin.
Dirgahayu Bhayangkaraku ke 80 tahun. Untuk Polda Sulbar: 10 tahun mengabdi bukan untuk dirayakan, tapi untuk ditagih. Karena rasa aman masyarakat sulawesi Barat tak bisa diwakilkan oleh spanduk syukuran.
