JAKARTA — Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), terus mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk aktif membangun kerja sama strategis dengan kementerian dan lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah. Fokus utama kolaborasi tersebut adalah sinkronisasi data sebagai fondasi kuat dalam merancang dan mengeksekusi program pembangunan strategis di Sulawesi Barat.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (KominfoSS) Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Ridwan Djafar, melakukan koordinasi langsung ke Pusat Monitoring Telekomunikasi (PMT) Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi). Langkah ini ditempuh guna memperoleh update terbaru data desa blankspot jaringan seluler tahun 2026.
Koordinasi berlangsung di Kantor PMT Kemenkomdigi, Gedung Kemenkomdigi Lantai 6, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat, Senin, 2 Februari 2026. Dalam pertemuan tersebut, Kadis KominfoSS Sulbar bertemu dengan Ibu Lury bersama tim selaku Person in Charge (PIC) PMT dari Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital Kemenkomdigi.
Ridwan Djafar menjelaskan, koordinasi ini menjadi bagian dari upaya serius Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk memperkuat basis data dan sistem pemantauan infrastruktur telekomunikasi, khususnya terkait cakupan jaringan seluler serta wilayah yang hingga kini belum terlayani secara optimal.
“PMT Kemenkomdigi menyampaikan bahwa permintaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terkait pembaruan data desa blankspot seluler tahun 2026 saat ini sedang dalam proses penyiapan,” ujar Ridwan.
Ia menambahkan, data tersebut ditargetkan akan diserahkan kepada PIC DiskominfoSS Sulawesi Barat dalam waktu dua minggu ke depan. Tak hanya itu, Pemprov Sulbar juga dapat mengakses data sebaran jaringan 4G, jumlah site dan BTS, hingga bentangan kabel fiber optik (FO) secara real time melalui laman resmi pmt.kominfo.go.id.
“Akses data ini sangat penting dan diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan infrastruktur digital,” tegasnya.
Melalui koordinasi intensif ini, Dinas KominfoSS Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan Kemenkomdigi, demi memastikan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Langkah ini menjadi kunci dalam mempercepat pemerataan layanan telekomunikasi serta menutup kesenjangan digital di seluruh pelosok Sulawesi Barat.
