Mamuju — Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Barat kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan sebagai satuan kerja dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terbaik kedua tahun 2025 pada kategori satuan kerja kewenangan dekonsentrasi.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Stakeholders’ Day Tahun 2026 yang digelar di Aula Lantai 5 Gedung Keuangan Negara (GKN) Mamuju, Kamis (30/4). Piagam penghargaan diterima langsung oleh Kepala Dinas Pangan Sulbar, Suyuti Marzuki, dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Barat, Syakran Rudy.
Capaian ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Prestasi tersebut juga sejalan dengan implementasi program Panca Daya yang diusung Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, khususnya dalam penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah.
Kepala Dinas Pangan Sulbar, Suyuti Marzuki, menjelaskan bahwa IKPA merupakan indikator yang digunakan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran belanja kementerian dan lembaga. Penilaian ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga capaian hasil dari penggunaan anggaran.
“IKPA bertujuan memastikan anggaran digunakan secara efisien, sesuai regulasi, dan tepat sasaran berdasarkan target yang telah ditetapkan,” ujar Suyuti.
Menurutnya, indeks IKPA juga menjadi alat evaluasi penting dalam mengukur kinerja pelaksanaan anggaran di daerah yang dijalankan melalui sistem perbendaharaan negara.
Dengan raihan tersebut, Dinas Pangan Sulbar dinilai telah memenuhi kriteria terbaik dalam pengelolaan anggaran, sekaligus menunjukkan kinerja yang konsisten dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas kinerja, khususnya dalam pengelolaan anggaran yang lebih efektif, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tutup Suyuti.
Prestasi ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi perangkat daerah lainnya di Sulawesi Barat untuk terus meningkatkan disiplin dan kualitas pengelolaan anggaran, demi mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing.
