Mamuju — Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menghadiri rapat kerja bersama Komisi IV DPRD Sulawesi Barat dalam rangka pembahasan awal rencana anggaran tahun 2026. Rapat digelar pada Senin, 24 November 2025.
Rapat kerja tersebut membahas sinkronisasi program prioritas Dinas Sosial dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan kebutuhan masyarakat pada tahun anggaran 2026. Fokus diskusi meliputi peningkatan kualitas layanan sosial, penanganan fakir miskin, program pemberdayaan sosial, serta kesiapsiagaan penanganan bencana untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga, terkait ”pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial”
Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, yang diwakili Sekretaris Dinsos Sulbar, Muhammad Nur Dajwi, menyampaikan bahwa pembahasan anggaran harus memastikan program sosial dapat berjalan efektif dan menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
“Kami berharap dukungan Komisi IV agar program-program pelayanan sosial bisa lebih optimal dan tepat sasaran. Dinsos berkomitmen memperkuat berbagai layanan masyarakat pada tahun 2026,” ujarnya.
Muhammad Nur Dajwi, juga menekankan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam memperkuat perencanaan anggaran.
“Sinkronisasi sejak tahap awal sangat penting agar tidak terjadi mismatch dalam penyusunan anggaran. Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dapat dipertanggungjawabkan dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tambahnya.
Komisi IV DPRD Sulbar memberikan sejumlah masukan terkait efisiensi program serta penguatan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Rapat ditutup dengan kesepakatan untuk melanjutkan pembahasan teknis pada pertemuan berikutnya.
