MAMUJU — Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S Mengga dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil terus diperkuat. Salah satunya ditunjukkan melalui keikutsertaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulbar dalam Rapat Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi (RA) Tahun 2026 serta Sosialisasi Penilaian SAKIP Tahun 2026, Selasa, 3 Februari 2026.
Rapat teknis ini digelar sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kegiatan tersebut menjadi instrumen penting dalam memastikan setiap perangkat daerah memiliki arah kinerja yang jelas, terukur, dan selaras dengan target pembangunan daerah.
Tujuan utama rapat teknis ini adalah menyamakan persepsi seluruh perangkat daerah dalam penyusunan PK dan RA yang berbasis indikator kinerja, sekaligus memperkuat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Langkah ini dinilai strategis untuk mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, DPMPTSP Sulbar diwakili oleh Helviyanti Pakiding, Perencana Ahli Muda, serta Desi Astuti, Penata Layanan Operasional selaku operator SAKIP DPMPTSP. Kehadiran perwakilan ini menegaskan keseriusan DPMPTSP dalam mengawal penguatan akuntabilitas kinerja, khususnya di sektor pelayanan perizinan dan investasi.
Helviyanti Pakiding menegaskan, rapat teknis ini memiliki peran krusial sebagai pedoman penyusunan dokumen kinerja tahun 2026 agar lebih terarah dan berbasis hasil.
“Melalui rapat teknis ini, kami memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi yang selaras dengan tujuan strategis organisasi serta kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar. Ini menjadi langkah penting untuk memastikan kinerja DPMPTSP Sulbar benar-benar terukur dan memberi dampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik,” tegas Helviyanti.
Ia menambahkan, penguatan implementasi SAKIP di lingkungan DPMPTSP Sulbar diharapkan mampu mendorong peningkatan akuntabilitas, efektivitas program, serta efisiensi pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, seluruh kebijakan dan program yang dijalankan dapat selaras dengan arah pembangunan daerah yang telah ditetapkan oleh SDK–Salim.
“SAKIP bukan sekadar administrasi, tetapi instrumen pengendali kinerja agar setiap program tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Ini sejalan dengan komitmen pimpinan daerah dalam menghadirkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan akuntabel,” pungkasnya.
