MAMUJU – DPRD Sulbar mendorong agar dana Corporate Social Responsibility atau CSR dari Bank BPD diarahkan ke sektor pendidikan.
Hal itu karena anggaran DAU pendidikan selama ini alokasinya tidak berfokus kepada dinas pendidikan sebagai leading sektor.
“Ada ide mendorong dana CSR BPD Sulselbar diarahkan ke sektor pendidikan seperti BPD Bali dan BPD Jawa Tengah. Ini penting mengingat DAU pendidikan belum fokus ke diknas, harapan kami akan disampaikan kepada Pj Gubernur Sulbar,” ujar wakil ketua komisi IV, Hatta Kainang saat berkunjung ke Polman membahas realisasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tahun 2023, Jumat (19/5).
Menurut Hatta, kontribusi CSR BPD Sulselbar selama ini belum jelas, sehingga lebih efektif jika program tersebut diarahkan ke pendidikan.
Anggota komisi IV DPRD Sulbar menggelar dialog di Kabupaten Polman
Terlebih lagi, program CSR dari BPD dinilai bisa menguatkan program yang bersifat positif bagi kemajuan pendidikan di Sulbar.
“Salah satunya kita harap agar ada program guru award, SMA award dan SMK award, serta backup siswa berprestasi. Ini bisa maksimal kalau CSR bisa masuk,” jelasnya.
Bagi Hatta, reward semacam itu penting sebagai pelecut semangat dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
“Penghargaan terhadap guru dan siswa jangan hanya piagam dan tepuk tangan tapi ada yang berarti buat pelecut semangat,” ujar politisi NasDem.
Olehnya, Hatta Kainang meminta Kepala Disdikbud Sulbar untuk menginventarisasi dan memetakan wacana soal reward guru, lomba siswa, dan diklat kompetensi guru.
Dalam kegiatan itu, Hatta Kainang bersama anggota komisi IV didampingi Kepala Disdikbud Sulbar, Miftar, mengunjungi SMA 1 Polewali dan SMK 1 Polman.
Kunjungan ke sekolah tersebut juga diisi sesi dialog soal permasalahan pendidikan.
Hatta Kainang berpesan kepada pihak sekolah agar dalam penerimaan peserta didik baru tahun 2023, menghindari hal-hal yang bersifat kontroversi.
“Untuk penerimaaan siswa baru PSB 2023 betul-betul menghindari komplain dari pihak luar,” jelasnya.
