MAMUJU — Gabungan aktivis Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Se-Sulawesi Barat menggelar aksi Demo do Depan Kantor Gubernur Sulbar, Jumat 7 Oktober 2022.
Aksi Unjuk rasa yang di pimpin Ansha sebagai korlap, melibatkan HMI Cababang Manakarra, HMI Cababang Majene, dan HMI Cabang Polman di Kabupaten Mamuju
Dalam aksi yang di jaga ketat aparat keamanan tersebut, massa menyuarakan Evaluasi Pemprov Sulbar Dan Pencopotan Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik.
Selain itu, dalam dalam aksi massa juga membawa famplet yang bertuliskan Akmal Malik pembohong Akmal Malik anti kritik, Audit realisasi Pokir DPRD 2021 dan Audit anggaran OPD Se-Sulbar .
Anshar Ketua HMI Cababang Manakarra dalam orasinya mengatakan, Setelah selesainya periode jabatan kepemimpinan Ali Baal Masdar-Enny Anggraeni Anwar menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sulbar pada 12 Mei 2022 maka hadirlah pemimpin baru Akmal Malik (Pj. Gubernur Sulbar) yang juga menjabat sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri menjadi sebuah angin segar dalam stigma masyarakat Sulbar karena beharap beliau adalah orang yang berpengalaman dan menpunyai jaringan yang baik di pusat pemerintahan RI untuk memajukan Sulbar dari ketertinggalan sebelum memasuki Pilkada 2024 nantinya.
“Namun harapan tersebut mulai redup sebab telah menjabat selama 100 hari kerja menjadi Pj. Gubernur Sulbar namun sampai hari ini belum ada bukti nyata yang ada hanyalah berbagai rilis media yang seakan bahwa Sulbar ini akan disulap menjadi daerah yang akan maju pesat tetapi kenyataanya belum ada yang bisa di realisasikan,”Ujarnya.
Berikut 12 Poin Tuntutan Massa Aksi
1. Data Peresisi.
2. DAK 9 miliar Dinas Perikanan dan Kelautan yang dikembalikan ke kas negara.
3. DAK Diknas.
4. Percepatan pengesahan RT/RW Sulbar.
5. Menagih janji menghadirkan Mentan di Sulbar selesaikan persoalan sawit dana PEN.
6. Evaluasi kinerja seluruh OPD dan audit seluruh anggaran disemua OPD
7. Menekan angka stunting, putus sekolah dan angka kemiskinan Sulbar.
8. Selesaikan masalah sampah di Sulbar.
9. Menekan inflasi Sulbar.
10. Rasionalisasi dan Reaokasi RAPBD Sulbar tahun 2023 kepada aspek yang prioritas.
11. Pangkas Pokir DPRD dan pastikan tepat sasaran kepada masyarakat
12. Audit seluruh realisasi Pokir DPRD tahun 2021 yang membengkang sekitar 140 M.
