MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) kian memantapkan langkah dalam mempercepat transformasi digital penyaluran bantuan sosial. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulbar, Darmawati, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial yang digelar Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) secara daring, Selasa (3/2/2026).
Rakor nasional ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong sistem penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Kegiatan tersebut diikuti oleh berbagai kementerian, lembaga, serta perwakilan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.
Digitalisasi bantuan sosial dinilai sebagai solusi strategis untuk meminimalisir kesalahan data penerima manfaat, mempercepat proses penyaluran, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik. Langkah ini juga sejalan dengan Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam agenda pengentasan kemiskinan dan penguatan perlindungan sosial di daerah.
Dalam rakor tersebut, sejumlah isu krusial dibahas secara mendalam, mulai dari penguatan basis data penerima bantuan, integrasi sistem digital lintas instansi, hingga evaluasi pelaksanaan piloting digitalisasi bantuan sosial yang telah diterapkan di beberapa daerah sebagai proyek percontohan.
Darmawati menegaskan, Pemprov Sulbar mendukung penuh percepatan digitalisasi bantuan sosial sebagai bagian dari reformasi layanan publik yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial sangat penting untuk menjawab tantangan akurasi data dan efektivitas layanan. Sulawesi Barat siap beradaptasi dan berkolaborasi agar program bantuan sosial benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan,” tegas Darmawati.
Ia juga menyampaikan bahwa hasil rakor ini akan menjadi rujukan utama bagi Dinsos P3A dan PMD Sulbar dalam menyusun langkah tindak lanjut ke depan, termasuk penyesuaian kebijakan daerah serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan sistem digital yang terintegrasi.
Melalui partisipasi aktif dalam rakor ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat optimistis mampu menjadi salah satu daerah yang sukses dalam implementasi perluasan piloting digitalisasi bantuan sosial, sekaligus mendukung agenda nasional percepatan transformasi digital pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat.
