Mamuju – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat menghadiri kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Awal Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025
Mewakili Kepala Kantor Wilayah, Kabid Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi, Akhmad Herriansyah, menghadiri kegiatan yang dilaksanakan di Graha Sandeq, Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Senin (5/2/2024).
Kegiatan ini dibuka oleh Pj. Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, Zudan Arif Fahrulloh dan dihadiri oleh seluruh Instansi Vertikal dan OPD Lingkup Provinsi Sulawesi Barat.
Dalam sambutannya Pj. Gubernur Sulawesi Barat menyampaikan pentingnya kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana amanat ketentuan Pasal 80 ayat (1) Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. “Hilir dari kegiatan ini adalah APBD, dan APBD disusun tujuan utamanya adalah Sulbar sejahtera, dan pelayanan publik yang terbaik,” ujarnya.
Setelah sambutan Pj. Gubernur, kegiatan dilanjutkan dengan “Diskusi Panel” dengan 3 (tiga) org Narasumber yakni Dr. Muhammad Idris, M. Si (Sekda Sukbar), Mohammad Roudo, ST, MPP, Ph.D (Direktur Regional II Bappenas), Prof. Dr. Ir. Kaimuddin, M. Si (Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Sulawesi Barat).
Kegiatan ditutup dengan acara penandatanganan Berita Acara Hasil Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025.
Sementara itu, secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulbar, Marasidin sebagai perpanjangan tangan Menteri Hukum dan HAM RI, mendukung penuh kegiatan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberian layanan publik yang baik.
“Sehingga Kanwil Kemenkumham Sulbar akan terus memberikan kontribusi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat” pungkas salah seorang Kakanwil unit Wilayah di bawah kepemimpinan Menkumham, Yasonna itu
