MAMUJU – Perkembangan harga ikan sebagai salah satu komoditas utama penyumbang inflasi di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) pada Januari 2026 menunjukkan disparitas yang cukup tajam antar kabupaten. Fluktuasi harga ini dipengaruhi dinamika produksi, distribusi, hingga struktur biaya operasional nelayan di masing-masing wilayah.
Merespons kondisi tersebut, Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka bersama Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Junda Maulana terus mengintensifkan koordinasi lintas sektor melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Fokus utama diarahkan pada pemantauan harga pangan strategis, khususnya komoditas perikanan yang berkontribusi langsung terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
Berdasarkan data pemantauan Januari 2026, ikan bandeng mencatat harga tertinggi di Kabupaten Mamuju sebesar Rp46.250/kg, disusul Pasangkayu Rp44.000/kg dan Mamuju Tengah Rp40.000/kg. Harga terendah berada di Polewali Mandar Rp34.400/kg dan Majene Rp35.000/kg.
Untuk ikan cakalang, harga tertinggi terjadi di Pasangkayu Rp45.000/kg, diikuti Mamuju Tengah Rp42.500/kg dan Polewali Mandar Rp41.333/kg. Sementara Majene mencatat harga terendah Rp37.500/kg.
Lonjakan harga paling signifikan terlihat pada ikan kembung, dengan Pasangkayu kembali menjadi wilayah termahal Rp57.000/kg, diikuti Mamuju Tengah Rp52.500/kg dan Mamuju Rp50.714/kg. Harga terendah tercatat di Polewali Mandar Rp40.000/kg.
Sementara itu, ikan layang tertinggi di Mamuju Tengah Rp53.333/kg, disusul Mamuju Rp49.286/kg dan Pasangkayu Rp49.000/kg. Harga paling rendah kembali terjadi di Polewali Mandar Rp37.000/kg.
Adapun ikan tongkol relatif stabil pada kisaran Rp35.000–Rp45.000/kg, dengan Pasangkayu sebagai harga tertinggi dan Majene terendah. Sedangkan ikan tuna menembus harga tertinggi di Pasangkayu Rp58.000/kg, diikuti Mamuju Tengah Rp53.333/kg.
Secara umum, Pasangkayu dan Mamuju Tengah konsisten mencatat harga ikan lebih tinggi dibanding kabupaten lainnya, sehingga berpotensi menjadi penyumbang tekanan inflasi sektor pangan di Sulbar.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat, Safaruddin, S.DM, menegaskan pihaknya terus mendukung kebijakan Gubernur dalam pengendalian inflasi melalui penyediaan data harga komoditas perikanan yang akurat dan berbasis lapangan.
“Data harga yang transparan sangat penting sebagai dasar pengambilan kebijakan. Dengan informasi yang valid, pemerintah bisa merespons lebih cepat ketika terjadi gejolak harga,” ujar Safaruddin.
Ia menjelaskan, perbedaan harga dipengaruhi oleh sejumlah faktor, mulai dari kondisi cuaca dan musim tangkap, biaya operasional nelayan, distribusi dan transportasi, panjangnya rantai pemasaran, hingga keseimbangan permintaan dan pasokan lokal.
Sebagai langkah strategis, DKP Sulbar mendorong penguatan sentra produksi, pengembangan budidaya perikanan, peningkatan fasilitas rantai dingin, optimalisasi distribusi antarwilayah, efisiensi biaya operasional nelayan, serta digitalisasi sistem informasi harga dan produksi.
Melalui sinergi kebijakan yang terintegrasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten, Pemprov Sulbar optimistis stabilitas harga ikan dapat terjaga, inflasi terkendali, serta kesejahteraan nelayan dan daya beli masyarakat terus meningkat secara berkelanjutan.
