Mamuju – Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Barat menggelar persiapan pengumpulan data dan pendampingan Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM).
Pelaksanaan kegiatan itu secara virtual terpusat di ruang Rapat Oemar Seno Adji Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Rabu (22/02/2023)
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Parlindungan pada kesempatan itu mengatakan bahwa pihaknya serius melakukan pendampingan kepada seluruh Pemerintah Daerah di Sulawesi Barat untuk meraih predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM).
“Kami menargetkan tahun ini 100 persen kabupaten di Sulawesi Barat maraih predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM” ujar Parlindungan
Tentunya, untuk mewujudkan hal itu dibutuhkan kerjasama dan kerja keras seluruh pihak Pemerintah daerah.
“Untuk itu, Kemenkumham Sulbar berkomitmen akan memberikan dukungan secara maksimal kepada Pemerintah Daerah di Sulawesi Barat” sambung salah satu Kakanwil unit wilayah di bawah kepemimpinan Menkumham, Yasonna itu
Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Rahendro Jati menilai pelaksanaan kegiatan persiapan itu untuk menyamakan persepsi terkait regulasi terbaru Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM.
“Yang diatur dalam Permenkumham No 22 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2021, serta membahas teknis pengumpulan data kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di Sulawesi Barat” tambah Rahendro
Rahendro menambahkan, dengan dilaksanakannya persiapan itu, dapat menjadi langkah awal bagi Pemda untuk menyiapkan data dukung penilaian Kabupaten Peduli HAM tahun 2023.
Seperti diketahui, Tahun 2022 lalu, dari 6 (enam) Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, ada 4 (empat) Kabupaten yang mendapatkan penghargaan Kabupaten Peduli HAM, yaitu, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, dan Kabupaten Pasangkayu.
“Sehingga, penghargaan juga diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat atas Capaian 50% Plus 1 yang yang diraih Kabupaten di Sulawesi Barat” tutur Rahendro
Sedangkan 2 Kabupaten yaitu Mamasa dan Mamuju Tengah yang tidak meraih KKP HAM ditahun 2022.
Untuk itu perlu melakukan upaya yang lebih dalam melakukan pengumpulan data dan Indikator KKP HAM sehingga kriteria penilaian KKP HAM bisa terpenuhi.
Hadir secara virtual dalam kesempatan itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Biro Hukum Provinsi Sulawesi Barat, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten terkait serta Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten se Sulawesi Barat.
