Mamuju – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat mengikuti kegiatan Rapat Rencana Evaluasi Reformasi Birokrasi Kemenkumham RI Tahun 2023 yang digelar secara virtual.
Kegiatan ini dihadiri secara virtual oleh jajaran Kemenkumham Sulbar di Ruang Rapat Oemar Seno Adji. (6/2)
Agus Uji Hantara, selaku Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Penerapan Kebijakan RB Deputi Bidang RBKUNWAS dalam kesempatan itu menyampaikan arahan Presiden tentang Reformasi Birokrasi yang diharapkan tidak hanya birokrasi yang profesional, yang mampu melayani rakyat, tetapi juga meletakkan fondasi bagi bangsa untuk memenangkan pertandingan global.
“Tanpa Reformasi Birokrasi kita akan semakin tertinggal dengan negara lain dalam meraih kemajuan,” ujarnya.
Selain itu, poin-poin penajaman Road Map bertujuan untuk mampu menciptakan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan RB yang sinergis dan kolaboratif.
“Penajaman terhadap ukuran keberhasilan atau indikator RB memiliki empat kerangka penyederhanaan indikator di antaranya Hasil, Pemanfaatan, Kualitas, dan Pemenuhan” sambung Agus
Selai itu, juga dijelaskan terkait pelaksanaan RB pada level Mikro, Meso, dan Makro, serta tahapan pembangunan RB Instansi Pemerintah pada level mikro.
“Salah satu upaya percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah dengan penajaman pelaksanaan evaluasi yang lebih melihat hasil dan dampak dibandingkan dengan proses. Penajaman evaluasi reformasi birokrasi diharapkan agar terjadi keselarasan antara pelaksanaan reformasi birokrasi dengan tujuan dan hasil pembangunan,” ujarnya.
Sementara itu, usai mengikuti kegiatan itu, Kepala Divisi Administrasi Kemenkumham Sulbar, Salmet Pramoedji menyebut bahwa Pelaksanaan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010 – 2024 diharapkan menghasilkan pemerintahan yang berkualitas.
“Semakin baik kualitas governance, semakin baik pula hasil pembangunan yang ditandai dengan, tidak ada korupsi; APBN/APBD efektif efisien baik; semua program selesai dengan baik; semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat; komunikasi dengan publik baik;
“Serta, penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif, dan penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan” ujarnya
Sementara itu, di tempat terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Parlindungan menilai, seluruh jajaran harus mampu mensukseskan Pelaksanaan reformasi birokrasi.
“Karena, salh satu tujuan Reformasi Birokrasi yaitu, adanya perubahan sistem pemerintahan ke arah yang lebih baik, seperti yang saat ini dilakukan oleh Pemerintah” sambung salah satu Kakanwil unit wilayah dibawah koordinasi Menkumham, Yasonna itu
Turut, hadir secara virtual pada kesempatan tersebut Kepala Biro Perencanaan, Ida Asep Somara beserta jajaran
