MAMUJU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dalam waktu dekat akan menggelar kegiatan Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan instansi pemerintah daerah. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya serius untuk memastikan prinsip-prinsip HAM menjadi fondasi dalam penyelenggaraan layanan publik di wilayah Sulbar.
Penguatan kapasitas ini dimaksudkan agar ASN memiliki pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai HAM dan mampu menerapkannya secara nyata dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Dengan begitu, pelayanan publik diharapkan bisa lebih inklusif, adil, serta menghormati martabat setiap warga negara, sekaligus mencegah potensi pelanggaran HAM di lingkungan kerja.
“ASN memiliki peran strategis dalam menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM di tingkat pelayanan publik. Oleh karena itu, penguatan kapasitas HAM ini menjadi sangat penting,” ujar I Gde Sandi Gunasta, Sabtu (19/7/2025).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar sesi pembekalan, tetapi juga akan menjadi ruang dialog interaktif antara para ASN dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk membahas isu-isu HAM terkini. Hal ini penting agar implementasi HAM tidak hanya sebatas wacana, tetapi benar-benar hadir dalam setiap lini pelayanan.
“Kami ingin memastikan bahwa ASN di Sulawesi Barat mampu menjadi agen perubahan dalam penerapan prinsip-prinsip HAM, terutama dalam konteks pelayanan publik yang berkeadilan dan non-diskriminatif. Apalagi mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat,” tutup I Gde Sandi Gunasta.
Dengan langkah ini, Kanwil KemenHAM Sulbar menunjukkan komitmennya dalam membangun budaya birokrasi yang lebih manusiawi dan berorientasi pada penghormatan terhadap hak-hak dasar setiap individu.
