Mamuju Tengah, 9 Juli 2025 – Tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Barat melakukan koordinasi pemantauan dan evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Kabupaten Mamuju Tengah.
Pelaksanaan kegiatan ini merupakan tindaklanjut persiapan pengusulan delapan Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum kepada Gubernur Sulawesi Barat untuk mendapatkan penetapan resmi sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
Dalam kesempatan itu, Tim Kanwil Kemenkum Sulbar mengunjungi dua tempat, yakni Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Dalam pertemuan tersebut, Tim Kanwil menyerahkan dokumen pengisian kuesioner Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
Kuesioner ini dirancang dengan empat dimensi utama penilaian, yaitu Dimensi Akses Informasi Hukum, Dimensi Akses Implementasi Hukum, Dimensi Akses Keadilan, serta Dimensi Akses Demokrasi dan Regulasi. Kuesioner ini akan menjadi instrumen vital dalam proses penilaian dan penentuan desa/kelurahan mana yang layak diusulkan untuk menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
Selain fokus pada evaluasi, Tim Kanwil juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam menyukseskan penyelenggaraan Peacemaker Justice Award 2025. Tim berharap dukungan terhadap para peserta dari Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum di Mamuju Tengah dapat terus berlanjut hingga ke tingkat nasional.
