Bandung – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sukses menyabet tiga penghargaan sekaligus dalam Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award Tahun 2023. Salah satunya bahkan meraih terbaik pertama dalam pemanfaatan sistem Computer Assisted Test (CAT).
Penghargaan disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional BKN yang diselenggarakan di Bandung, Selasa (30/05/2023).
Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, mengungkapkan rasa bangga sekaligus mengingatkan jajarannya untuk terus memacu peningkatan prestasi.
“Alhamdulillah, tentu kita bangga dan sangat bersyukur. Tetapi kita juga harus terus meningkatkan pengetahuan, terus belajar, dan berinovasi dalam memberikan pelayanan, karena (penghargaan) ini bukanlah akhir,” kata Andap.
Adapun Kemenkumham menerima tiga award dalam event BKN Award Tahun 2023, yaitu dalam kategori Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN Terbaik, kemudian terbaik lima dalam kategori Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja.
Tak hanya itu, instansi yang dipimpin Yasonna H. Laoly ini bahkan menjadi yang terbaik pertama dalam Penerapan Pemanfaatan Data – Sistem Informasi dan CAT, dimana sebelumnya meraih peringkat kedua dalam BKN Award 2022.
Menurut Andap pembentukan manajemen talenta, selain untuk mengoptimalkan perekrutan pejabat di lingkungan Kemenkumham yang juga melalui merit system, juga ditujukan untuk regenerasi sumber daya manusia ASN sedini mungkin. Hal tersebut mengingat kebutuhan dan tuntutan pelayanan publik, serta tata kelola pemerintahan semakin dinamis ke depannya.
“Apalagi BKN saat ini tengah membangun profil manajemen talenta ASN, yang telah dimulai dengan pemetaan potensi dan kompetensi melalui talent pool,” ujar pria kelahiran 23 Juni 1966 ini.
Sementara itu, di tempat terpisah, Kakanwil Kemenkumham Sulbar menyampaikan Apresiasi atas Penghargaan yang diraih oleh Kementerian Hukum dan HAM.
“Kantor Wilayah Kemenkumham Sulbar akan terus memberikan kontribusi dalam Pelaksanaan seluruh kebijakan dalam peningkatan kinerja di Kementerian Hukum dan HAM” lanjut Parlindungan di sela-sela waktunya.
