Kemenkumham Sulbar Dorong Humas Jajarannya Tingkatkan Akses Informasi ke Masyarakat

Mamuju – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Parlindungan memberikan pengarahan dan penguatan kehumasan kepada jajaran. Bertempat di Aula Pengayoman, Kamis (2/2/2023) kegiatan ini dihadiri oleh Pimpinan Tinggi Pratama, para Kepala UPT beserta jajaran.

Dalam kesempatannya, Kakanwil menyampaikan apresiasi kepada seluruh Kepala UPT dan Tim Humas di jajarannya yang sampai saat ini membuktikan kinerja terbaik dalam membangun citra positif organisasi melalui publikasi media.

“Humas memiliki peran penting dalam pemenuhan pelayanan informasi dalam suatu organisasi. Karena, kehumasan merupakan salah satu pintu informasi organisasi kepada masyarakat” ucap salah satu Kakanwil Unit Wilayah Menkumham, Yasonna itu.

Parlindungan juga mengatakan bahwa humas berperan penting sebagai ujung tombak organisasi dalam penyampaian informasi.

Untuk itu, Parlindungan mengajak seluruh jajarannya untuk menggelorakan semangat, ayo bersama sama memberikan kontribusi positif dalam menciptakan citra baik organisasi.

Tak hanya itu, Parlindungan juga menyampaikan bahwa kehumasan di UPT merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan unit Kantor Wilayah.

“Untuk itu, seluruh Kepala UPT memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan pemberian informasi melalui media, sehingga diharapkan untuk lebih memaksimalkan publikasi pemberitaan melalui sarana-sarana yang dimiliki,” sambungnya

Parlindungan mengajak seluruh jajaran untuk memulai semangat baru di awal tahun. “Ayo bersama-sama bersemangat bekerja sama demi meningkatkan citra Kementerian Hukum dan HAM khusunya di Sulawesi Barat,” pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama itu, Kepala Divisi Administrasi Slamet Pramoedji  menyampaikan Surat Edaran dari Sekretaris Jenderal tentang Manajemen Pemberitaan, Pemantauan, dan Penanganan Media di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

“Sehingga pengelolaan kehumasan perlu perhatian khusus dari Pihak-pihak terkait” tuturnya

Sedangkan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Rahendro Jati menyampaikan perbedaan perspektif pemberitaan dari media massa dan pemberitaan di pemerintahan. “Kita harus bisa membedakan mana berita yang bisa diangkat (citra positif) mana yang tidak,” lanjut Kadivyankumham.

Selanjutnya, Kepala Divisi Pemasyarakatan menambahkan bahwa di era keterbukaan informasi publik pimpinan menjadi role model. “Pimpinan menjadi role model, karena akan menjadi contoh bagi anggotanya,” ujar Kadivpas.

Turut hadir pada kesempatan tersebut para Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Struktural, beserta Tim Humas Kantor Wilayah dan UPT.

Diskusi dan penyampaian saran dan masukan menghasilkan publikasi pemberitaan secara efektif dan efisien.

Bagikan...

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *