Kemenkumham Sulbar Dorong Kepala Desa Raih Paralegal Justice Award dan Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita

- Jurnalis

Selasa, 14 Februari 2023 - 10:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mamuju – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Parlindungan mengaku akan mendorong evaluasi dan pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Sulawesi Barat. Hal tersebut disampaikannya saat mengikuti rapat pelaksanaan dan pemenuhan data dukung target kinerja Kantor Wilayah terkait pemantauan dan evaluasi tahun 2023 secara virtual di ruang rapat oemar seno adji, pada Selasa (14/2/2023).

Kakanwil Parlindungan menilai evaluasi dan pembentukan Desa Sadar Hukum merupakan salah satu bentuk upaya dari Kementerian Hukum dan HAM dalam meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat.

Meskipun begitu, Parlindungan menambahkan bahwa masyarakat juga perlu memiliki kepedulian dan kesadaran hukum bukan hanya tanggung jawab pemerintah ataupun instansi yang menaunginya. Masyarakat pun juga dituntut memiliki pengetahuan dan kesadaran hukum. “Kementerian Hukum dan HAM terus mendorong desa sadar hukum yang berkualitas yang dapat berkontribusi bagi investasi, wisata dan penciptaan lapangan kerja, dengan mendorong peningkatan kualitas kesadaran hukum bagi masyarakat dan perangkatnya” ujar Parlindungan.

Salah satu Pimpinan Unit Wilayah dibawah Pimpinan Menkumham, Yasonna itu menyatakan bahwa jajarannya siap berkinerja dan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan hal itu.

Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Rahendro Jati yang juga hadir mendampingi Kakanwil pada kesempatan itu menyatakan mendukung pelaksanaan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang akan dilakukan secara periodic setiap 3 tahun oleh Kantor Wilayah Kemenkumham bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

“Evaluasi ini dilakukan kepada Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan mendasarkan pada 4 dimensi, yaitu dimensi akses informasi hukum, dimensi akses implementasi hukum, dimensi akses keadilan, dimensi akses demokrasi dan regulasi” lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Parlindungan menyatakan siap untuk berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten yang di Sulawesi Barat guna mendorong pemerintah kabupaten mengirimkan kepala desa yang telah berkontribusi pada penyelesaian sengketa di wilayah desanya secara non litigasi untuk mendapatkan Paralegal Justice Award Tahun 2023 dan  Penghargaan Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita.

Berita Terkait

BPBD Sulbar Imbau Masyarakat Tetap Tenang Pascagempa M6,7 di Palu
Badan Penghubung Sulbar Perkuat Kolaborasi Daerah di Rakornas FORKAPPSI 2026
Terima Info Melalui Call 110, Polresta Mamuju Respon Cepat Datangi TKP Tentang Keributan Rumah Tangga Berujung Minum Racun
Capaian TBC Sulbar Tertinggi Nasional, DKPPKB Perkuat GARATTA Menuju Eliminasi 2030
Dispoparekraf Sulbar Perkuat Data Ekraf Mamuju
RSUD Sulbar Raih Nilai Inovasi 97, MALABBI Jadi Unggulan Layanan Kesehatan
Visitasi KJSU KIA di RSUD Mateng, DKPPKB Sulbar Perkuat Layanan Rujukan
SDMK Puskesmas Mateng Lengkap, Masih Butuh 34 Nakes Baru
Berita ini 16 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 16 Juni 2026 - 12:02 WIB

BPBD Sulbar Imbau Masyarakat Tetap Tenang Pascagempa M6,7 di Palu

Senin, 15 Juni 2026 - 13:07 WIB

Badan Penghubung Sulbar Perkuat Kolaborasi Daerah di Rakornas FORKAPPSI 2026

Sabtu, 13 Juni 2026 - 08:34 WIB

Terima Info Melalui Call 110, Polresta Mamuju Respon Cepat Datangi TKP Tentang Keributan Rumah Tangga Berujung Minum Racun

Jumat, 12 Juni 2026 - 19:07 WIB

Capaian TBC Sulbar Tertinggi Nasional, DKPPKB Perkuat GARATTA Menuju Eliminasi 2030

Jumat, 12 Juni 2026 - 19:04 WIB

Dispoparekraf Sulbar Perkuat Data Ekraf Mamuju

Berita Terbaru

Hallo Polisi

Polresta Mamuju Kawal 526 Jemaah Haji, Keselamatan Jadi Prioritas

Selasa, 16 Jun 2026 - 14:52 WIB

Advertorial

BPBD Sulbar Imbau Masyarakat Tetap Tenang Pascagempa M6,7 di Palu

Selasa, 16 Jun 2026 - 12:02 WIB