Mamuju – Tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM menghadiri Forum Pendalaman Materi Perancang Peraturan Perundang-undangan dengan tema “Penyusunan Hasil Evaluasi Kinerja Tahunan dan Evaluasi Kinerja Pegawai Tahun 2022 (SKP dan PPKP Tahun 2022)” di lingkungan Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Lembaga Nonstruktural, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Selasa, (24/1/2023).
Bertempat di Ruang Rapat Baharuddin Lopa, Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat, kegiatan ini dibuka oleh Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Nuryanti Widyastuti, Pemateri oleh Cari, S.Sos [Analis Kepegawaian, Koordinator penyusunan standar penilaian Kinerja PNS, BKN].
Dalam kesempatan itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Rahendro Jati, usai mengikuti secara virtual kegiatan itu menyebut bahwa giata yang digelar ini membahasa materi tentang Prinsip umum pengelolaan kinerja ASN, bukan sekedar memberikan penilaian (performance appraisal) tetapi juga melakukan pengembangan (performance development), tidak hanya merencanakan di awal dan mengevaluasi di akhir tetapi juga bagaimana cara memenuhi harapan (how to meet the expectations).
“Sehingga diharapkan kinerja individu harus mendukung kinerja organisasi, serta kinerja mencerminkan hasil kerja bukan sekedar uraian tugas, tapi perilaku yang ditunjukkan dalam bekerja dan berinteraksi dengan orang lain” lanjut Pimti salah satu unit wilayah Menkumham, Yasonna itu
Dalam kesempatan itu, juga disampaikan penyusunan SKP dibuat berdasarkan PermenpanRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Format sistem penilaian Sasaran Kinerja Pegawai bukan lagi berdasarkan butir kegiatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan.
Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Sulbar Parlindungan dalam kesempatanya mendukung penyelenggaran kegiatan itu.
Ia menilai, Kegiatan itu sebagai wadah pengembangan SDM bagi jajarannya
