MAMUJU — Komisi Informasi (KI) Sulawesi Barat resmi menggelar Komisi Informasi Award 2025 sebagai langkah besar memperkuat budaya transparansi di lingkup badan publik. Ajang perdana yang menghadirkan tiga kategori—informatif, cukup informatif, dan menuju informatif—ini berlangsung spektakuler di Atrium Mall Matos Mamuju, Jumat (19/11/2025).
Acara penganugerahan yang pertama kali digelar di Sulbar ini dihadiri langsung Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga, para bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah, serta berbagai lembaga publik. Kehadiran para pejabat ini menjadi sinyal kuat bahwa keterbukaan informasi kini menjadi prioritas utama dalam tata kelola pemerintahan.
Ketua KI Sulbar Muhammad Ikbal menegaskan bahwa Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 digelar bukan semata untuk menentukan siapa terbaik, tetapi untuk mengukur sejauh mana badan publik mematuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Kita mau mengukur sampai di mana kepatuhan badan publik dalam mengimplementasikan UU KIP,” kata Ikbal.
Penilaian Dua Tahap: SAQ dan Presentasi
Dalam proses penilaiannya, KI Sulbar menerapkan dua mekanisme penting. Pertama, pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) oleh badan publik sebagai cerminan awal komitmen dan kesiapan mereka dalam keterbukaan informasi. Tahap kedua yaitu pemaparan langsung untuk memastikan kesesuaian data yang telah diinput.
“Pertama adalah pengisian SAQ, selanjutnya kita melakukan pengujian dengan memanggil mereka untuk mempresentasikan apa yang sudah diisi,” jelas Ikbal.
Ikbal menekankan bahwa ajang ini bukanlah persaingan perebutan posisi tertinggi, namun sebagai ruang evaluasi untuk mendorong semua badan publik menjadi lebih terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat.
Tahun 2025 menjadi momentum penting karena KI Sulbar untuk pertama kalinya menyelenggarakan anugerah ini, dan akan menjadikannya agenda tahunan. Tidak hanya itu, ruang lingkup penilaiannya juga rencananya diperluas hingga ke tingkat desa.
“Kami berharap ke depan semua badan publik bisa berpartisipasi. Ini juga menjadi komitmen kita untuk keterbukaan informasi publik di Sulawesi Barat,” ujarnya.
Ikbal mengingatkan bahwa pemahaman atas hak dan kewajiban terkait keterbukaan informasi harus menjadi budaya di seluruh lembaga pemerintahan. Selain memenuhi transparansi, badan publik juga diharapkan aktif melakukan edukasi kepada masyarakat sebagai pengguna informasi.
Ia berharap keterbukaan dapat diwujudkan secara merata mulai dari level provinsi hingga desa, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang benar-benar jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Dengan catatan bahwa tidak semua harus terbuka, karena ada juga undang-undang yang mengatur tentang informasi yang dikecualikan,” tutupnya.
Dengan bergulirnya Komisi Informasi Award 2025 ini, Sulawesi Barat resmi memasuki babak baru transparansi publik—sebuah langkah maju untuk pemerintahan yang lebih akuntabel dan dekat dengan masyarakat.
