Mamuju – Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Robianto mengatakan bahwa program Reformasi Birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan program yang harus dijalankan.
Karena Menurutnya, program tersebut memiliki tujuan dalam perbaikan birokrasi yang lebih baik.
“Kita harus memiliki keyakinan untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka mewudkan pemerintahan yang diharapkan oleh Masyarakat” kata Robianto saat menjadi pembina apel pagi pegawai, pada Senin (29/5/2023).
Untuk itu, Robianto berharap kepada seluruh jajaran Kantor Wilayah dan UPT untuk memiliki komitmen dalam melaksanakan program Reformasi Birokrasi tersebut.
“Mari kita bekerjasama dan bersinergi untuk berupaya memberikan yang terbaik bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat,” ujarnya.
Robianto menambahkan, bahwa secara subtansi Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat sudah menjalankan WBK, meskipun ada hal-hal tertentu yang harus dijalankan.
Lebih lanjut Kadivpas juga menambahkan bahwa target kinerja setiap bulan yang dikerjakan agar sesuai dengan target yang ditentukan. Maka dari itu, lanjutnya, Ia mengajak kepada pegawai untuk menyelesaikan target kinerja sesuai yang telah ditetapkan.
Sementara itu, di tempat terpisah Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Parlindingan berharap agar terus bekerja keras mewujudkan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Karena, salah satu indikator penilaian WBK adalah terpenuhinya pelayanan terbaik kepada Masyarakat” lanjut salah seorang Kakanwil unit wilayah di bawah Kepemimpinan Menkumham, Yasonna itu
Ia berharap, agar jajarannya terus menciptakan inovasi dalam memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat dan inovasi yang mendukung pelaksanaan tugas.
