Mamuju – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat mendapat kunjungan dari Tim Perpustakaan Nasional RI. Kunjungan tersebut dilakukan pada Kamis (8/8/2024) di Ruang Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dan Ruang Perpustakaan Kanwil Kemenkumham Sulbar.
Kunjungan Tim Perpustakaan Nasional Republik Indonesia didampingi oleh Perwakilan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat diterima langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Rahendro Jati beserta Tim Pengelola Perpustakaan Kantor Wilayah.
Rahendro Jati menyampaikan ucapan terimakasih kepada Perpustakaan Nasional dan Dinas Perpustakaan Provinsi yang telah memilih Perpustakaan Kantor Wilayah sebagai salah satu locus yang dikunjungi.
“Kunjungan ini merupakan suatu bentuk perhatian Perpustakaan Nasional kepada Perpustakaan di wilayah, dengan adanya pembinaan dari Perpustakaan Nasional diharapkan pengelolaan perpustakaan di Kantor Wilayah dapat berjalan dengan baik, sesuai standar pengelolaan, dan menarik bagi pemustaka,” ujar Rahendro Jati.
Perwakilan Perpustakaan Nasional, Rio Irwansyah menyampaikan bahwa tujuan dari kunjungan Tim Perpustakaan Nasional adalah untuk melakukan supervisi dan pembinaan bagi perpustakaan Instansi Pemerintah di wilayah.
Perpustakaan Nasional berharap perpustakaan khusus yang ada di instansi pemerintah bisa mendaftar dan mendapatkan nomor pokok perpustakaan dari Perpustakaan Nasional. Serta untuk kedepannya dapat mengikuti akreditasi perpustakaan.
Tim Perpustakaan Nasional melakukan peninjauan langsung ke ruangan perpustakaan Kantor Wilayah. Tim Perpustakaan Nasional menyampaikan bahwa secara sarana prasarana, koleksi, dan ruangan, perpustakaan Kantor Wilayah layak untuk mengajukan nomor pokok perpustakaan ke perpusnas.
Sementara itu Kakanwil Kemenkumham Sulbar Pamuji Raharja juga mendukung apa yang dilakukan oleh jajarannya.
Ia meminta kepada Tim Pengelola Perpustakaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat untuk terus melakukan koordinasi ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam hal pendampingan pengelolaan perpustakaan, pengusulan Nomor Pokok Perpustakaan, serta hal lainnya, bahkan sampai ke tahap akreditasi perpustakaan.
