MAMUJU – Suasana panas namun kondusif mewarnai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar DPRD Provinsi Sulawesi Barat bersama Forum Mahasiswa Pemerhati Keadilan Sulbar dan pihak manajemen PT. Manakarra Unggul Lestari (MUL), Kamis (22/5). RDPU ini menjadi tindak lanjut dari audiensi sebelumnya, di mana mahasiswa menyuarakan berbagai keresahan publik terkait aktivitas perusahaan tersebut.
Bertempat di ruang kerja Komisi II DPRD Sulbar, rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Munandar Wijaya, didampingi Wakil Ketua Komisi II Jumiati A. Mahmud, serta turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Perkebunan, manajemen PT. MUL, dan delegasi mahasiswa.
Forum Mahasiswa menyoroti sejumlah isu krusial yang dinilai belum transparan, seperti kejelasan status sertifikat masyarakat, perjanjian kemitraan, pembagian hasil panen, hingga sistem bagi hasil antara perusahaan dan warga. Dalam pernyataannya, mereka menegaskan bahwa keterbukaan informasi dan akuntabilitas perusahaan adalah harga mati.
“Perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan komitmen perusahaan. Kami datang bukan untuk menggugat, tapi menuntut keadilan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat,” tegas salah satu perwakilan mahasiswa.
Merespons hal tersebut, Muhammad Dahlan dari PT. MUL menyampaikan klarifikasi atas berbagai tudingan dan menegaskan bahwa perusahaan terbuka untuk berkoordinasi dengan DPRD serta masyarakat demi penyelesaian persoalan.
DPRD selaku mediator menyoroti perbedaan signifikan antara data yang dimiliki PT. MUL dengan laporan masyarakat melalui Forum Mahasiswa. Dari hasil rapat, disimpulkan beberapa poin penting:
Forum Mahasiswa belum memiliki data pembanding yang akurat terhadap informasi yang dipaparkan PT. MUL.
Terdapat perbedaan antara data perusahaan dengan aduan masyarakat.
Forum Mahasiswa akan kembali mengumpulkan data di lapangan sebagai bahan pembanding.
DPRD akan menjadwalkan kembali RDPU lanjutan setelah data tersebut tersedia, guna menghindari simpang siur informasi.
RDPU ini menunjukkan bahwa DPRD Sulbar terus berkomitmen sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan perusahaan, demi terciptanya keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan sumber daya daerah.
