Mamuju – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat melaksanakan Rapat Koordinasi dalam rangka membahas antisipasi potensi kerawanan jelang dan saat kedatangan Presiden RI di Provinsi Sulawesi Barat.
Rapat yang dilaksanakan pada Jumat (19/4/2024) dihadiri Kepala Sub Bidang Intelijen Keimigrasian menyampaikan informasi kepada KABINDA selaku pimpinan rapat bahwa Berdasarkan hasil laporan intelijen keimigrasian tingkat provinsi dan daerah bahwa di Sulawesi Barat terdapat kurang lebih 38 WNA yang tersebar di 4 kabupaten yaitu Mamuju, Pasangkayu, Polewali Mandar, Majene.
“Berdasarkan data keimigrasian yang ada semua WNA memiliki Izin Tinggal Keimigrasian yang sah dan masih berlaku yang terdaftar pada Kantor Imigrasi Mamuju dan Kantor Imigrasi Polewali Mandar,” ujarnya.
Sampai saat ini situasi dan kondisi keberadaan WNA di Sulawesi Barat terpantau kondusif dan terkendali, tidak ada isu-isu terkait paham ideologi yang di bawa oleh WNA.
Tidak ada laporan masyarakat terkait permasalahan keberadaan WNA yang ikut telibat dalam aksi unjuk rasa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Bahwa jajaran Imigrasi sulawesi barat siap mensukseskan dan berpartisipasi pengawasan dan pengamanan terhadap WNA, agar kegiatan kunjungan kerja Presiden RI dapat berjalan lancar tanpa adanya ancaman, hambatan, tantangan dan hambatan.
Divisi Keimigrasian akan melakukan koordinasi eksternal instansi terkait dan internal dengan satuan kerja imigrasi di kab. Mamuju dan kab. Polewali Mandar dalam hal peningkatan inteljen dan pengawasan keimigrasian di wilayah kerja nya masing-masing terkait keberadaan orang asing agar tidak menimbulkan ancaman tantangan hambatan dan gangguan pada saat kunjungan kerja Presiden RI ke sulawesi barat.
