MAMUJU — Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), memimpin rapat pimpinan bersama seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Theater Lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Jumat (14/11/2025). Rapat ini berlangsung tegang namun konstruktif, ketika SDK secara lugas membeberkan kelemahan pengelolaan belanja daerah sekaligus menegaskan strategi baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Sulbar pada 2026.
Didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Junda Maulana, rapat tersebut dihadiri para pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar. Dalam arahannya, SDK menekankan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dimulai dari pemahaman terhadap kondisi fiskal—mulai dari bagaimana daerah mengelola pendapatan hingga memastikan belanja daerah tepat sasaran.
“Dalam mengelola keuangan daerah ada beberapa hal penting yang harus kita pahami. Pertama fiskal—dimana dan bagaimana daerah mengelola pendapatan hingga bagaimana mengelola belanja daerah,” tegas SDK di hadapan para OPD.
Meski terbentur sejumlah keterbatasan, SDK optimistis Pemprov Sulbar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen pada 2026, seiring dengan berjalannya APBD tahun mendatang.
“Kita sudah ukur bahwa jika APBD 2026 berjalan, kita akan mencapai mungkin sampai 6 persen pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.
Namun demikian, SDK tak menutup mata terhadap tantangan berat, termasuk adanya pengurangan anggaran di hampir seluruh daerah. Ia bahkan secara gamblang menyebut sejumlah kelemahan yang selama ini menghantui efektivitas belanja pemerintah daerah.
SDK menyebut setidaknya tujuh persoalan utama, yakni:
Belanja tidak efisien
Realisasi anggaran lambat
Program tidak tepat sasaran
Perencanaan lemah
Belanja modal tidak optimal
Tidak berbasis kinerja
Masih adanya perilaku korupsi di tubuh birokrasi
“Dan ini sudah kita perbaiki di APBD 2026. Semoga APBD yang kita rancang ini berdampak baik dan dirasakan oleh masyarakat,” terang SDK.
Gubernur juga mengingatkan seluruh OPD agar setiap program kerja harus berbasis data, ditata dengan manajemen yang rapi, serta menghindari belanja-belanja tidak produktif.
“Lakukan tata kelola dengan baik, kurangi belanja yang tidak produktif, dan perbanyak koordinasi dengan kementerian,” tegasnya.
SDK berharap penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat dapat membuka peluang lebih besar bagi masuknya program nasional ke Sulawesi Barat, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Rapat ini menjadi penegasan bahwa Pemprov Sulbar sedang bersiap melakukan reformasi besar-besaran dalam tata kelola anggaran—dengan harapan APBD 2026 benar-benar menjadi mesin penggerak ekonomi daerah.
