Pasangkayu – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat serahkan hasil kepatuhan terhadap standar playanan publik kepada pemerintah Kabupaten Pasangkayu pada (31/3/2022)
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat, Lukman Umar menerangkan bagaimana pentingnya standar pelayanan publik ini harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara negara.
“Pemenuhan Standar pelayanan publik itu harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara negara sesuai dengan amanat Undang-undang 25 tahun 2009 dan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik mulai tahun ini akan dijadikan sebagai Opini Pengawasan Pelayanan Publik”, terang Lukman
Kabupaten Pasangkayu telah kali keempat menjadi instansi yang dinilai Ombudsman RI dalam Survei Kepatuhan berdasarkan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009, Namun masih belum dapat keluar dari zona kuning. Tahun ini hasil kepatuhannya semakin melorot.
Ia barharap kedepan Kabupaten Pasangkayu ini terus dapat memperbaiki layanan yang ada sehingga dapat memperoleh hasil yang di harapkan
“Besar harapan saya Kabupaten Pasangkayu ini terus berbenah pada pemenuhan standar layanan yang ada sehingga mendapatkan hasil yang di harapkan.” Tutup Lukman
Wakil Bupati Pasangkayu, Hj. Herny mengucapkan terima Kasih ke Ombudsman atas kerjasama dalam pengawasan pelayanan publik
“kami mengucapkan terima kasih kepada Ombudsman atas kerjasamanya dalam pengawasan dan upaya peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Pasangkayu ini”, ucap Herny
Dirinya mengatakan dengan rapor ini akan menjadi awal untuk pembenahan sarana pelayanan
“Dengan hasil rapor ini akan menjadi awal untuk pembenahan sarana pelayanan di Kabupaten Pasangkayu, Selain itu diharapkan kepada Organisasi Perangkat Daerah untuk terus tingkatkan kualitas pelayanan publik. Lebih lanjut saya berharap dengan adanya 5 orang yang meraih penghargaan semoga bisa membuat pelaksana pelayanan publik lainnya semangat untuk meningkatkan pelayanan publik di Pasangkytu.” kata Herny
