MAMUJU – Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dalam mencegah dan memberantas korupsi semakin ditegaskan. Inspektorat Daerah Provinsi Sulbar menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2025 melalui skema Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Senin (8/9/2025).
Rapat dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum, Amujib, bersama Inspektur Daerah Sulbar, M. Natsir, serta dihadiri jajaran Inspektorat dan para kepala perangkat daerah pengampu MCSP. Kegiatan ini menjadi tindak lanjut dari Rakor Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Sulbar 2025 yang sebelumnya digelar di Gedung Merah Putih KPK, 7 Agustus lalu.
Amujib menegaskan pentingnya sinergi lintas perangkat daerah untuk mencapai target MCSP.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen penuh dalam upaya pencegahan korupsi. Sinergi seluruh perangkat daerah sangat dibutuhkan agar target capaian MCSP tahun 2025 dapat tercapai, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Sementara itu, Inspektur Daerah Sulbar, M. Natsir, memaparkan capaian MCSP Sulbar dalam lima tahun terakhir. Pada 2024, Sulbar berhasil meraih nilai 77 persen, melampaui rata-rata nasional. Untuk 2025, target capaian dipatok lebih tinggi yakni 78 persen, sesuai komitmen antikorupsi yang telah ditandatangani oleh Gubernur Suhardi Duka di Gedung Merah Putih KPK RI.
Hingga September 2025, capaian sementara MCSP melalui 8 area intervensi baru menyentuh angka 24,9 persen. Natsir menekankan pentingnya kontribusi aktif perangkat daerah dalam penyetoran bukti dukung (evidence).
“Kami berharap seluruh perangkat daerah pengampu MCSP dapat segera menyampaikan bukti dukung yang dibutuhkan. Hal ini sangat menentukan keberhasilan kita dalam mencapai target,” tegasnya.
Natsir menambahkan, capaian MCSP bukan sekadar angka, melainkan wujud nyata komitmen pemerintah daerah untuk membangun tata kelola yang bersih, transparan, dan dipercaya publik.
“Dengan tercapainya indeks MCSP, kita tidak hanya memenuhi target, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah melalui pencegahan korupsi yang efektif serta peningkatan kualitas program pembangunan,” pungkasnya.
Melalui rapat ini, Pemerintah Provinsi Sulbar kembali menunjukkan keseriusan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan bebas korupsi demi mewujudkan pelayanan publik berkualitas.
