Mamuju — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat komitmennya dalam membangun sistem pemerintahan yang profesional dan berintegritas. Hal ini ditandai dengan dibukanya kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2025 oleh Inspektur Daerah Provinsi Sulbar, M. Natsir, di Aula Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulbar, Senin, 21 Juli 2025.
Bimtek yang digelar atas kolaborasi Inspektorat Daerah dengan BPKP Sulawesi Barat ini menjadi bagian dari pelaksanaan visi-misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga (SDK-JSM) dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Sulbar Zulherizal, Inspektur Pembantu Wilayah I Irianto Masseno, serta para asesor dari seluruh OPD dan pemerintah kabupaten/kota se-Sulbar.
Dalam sesi pembukaan, Tim BPKP memaparkan materi teknis terkait SPIP terintegrasi, mulai dari konsep dasar, indikator penilaian, hingga strategi peningkatan maturitas. Sesi dilanjutkan dengan pendampingan pembuatan akun SPIP secara digital bagi OPD untuk memperkuat pengisian penilaian mandiri yang objektif dan transparan.
Inspektur M. Natsir menekankan bahwa SPIP terintegrasi adalah pondasi penting dalam tata kelola pemerintahan. “Momentum ini harus dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan asesor dalam memperkuat tata kelola di masing-masing OPD,” tegasnya.
Senada, Kepala BPKP Zulherizal menyebut SPIP bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan alat strategis untuk mengidentifikasi risiko, memperbaiki kinerja, dan menjaga transparansi dalam birokrasi. “Kami mengapresiasi semangat Inspektorat Sulbar dalam mendorong terwujudnya SPIP yang matang,” ujarnya.
Melalui Bimtek ini, diharapkan seluruh asesor dapat menjadi motor penggerak dalam menciptakan budaya kerja yang akuntabel, efisien, dan adaptif di lingkungan Pemprov Sulbar menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik di tahun 2025.
