PASANGKAYU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan bergerak cepat memastikan kualitas dan kuantitas Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang akan disalurkan kepada puluhan ribu Penerima Bantuan Pangan (PBP). Pemeriksaan menyeluruh dilakukan terhadap beras dan minyak goreng untuk alokasi Oktober–November 2025 di Gudang Martajaya, Pasangkayu, Perum Bulog Cabang Mamuju, pada 19 November 2025.
Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga agar setiap bantuan pangan yang disalurkan benar-benar memenuhi standar mutu, sesuai takaran, dan tepat sasaran. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mengendalikan kerawanan pangan, menjaga stabilitas harga, serta melindungi konsumen maupun produsen di tengah dinamika ekonomi daerah.
Secara nasional, program CPP menyasar 18.277.083 PBP berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial. Dari jumlah tersebut, Provinsi Sulawesi Barat menerima kuota 107.816 PBP. Khusus dua kabupaten yang menjadi lokasi pemeriksaan, alokasi pangan yang akan digelontorkan tergolong besar.
Untuk Kabupaten Mamuju Tengah, tercatat 5.885 PBP yang menerima 117.700 kilogram beras dan 23.540 liter minyak goreng. Sementara Kabupaten Pasangkayu mendapatkan jatah untuk 6.181 PBP dengan total 123.620 kilogram beras serta 24.724 liter minyak goreng. Setiap PBP menerima 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng yang disalurkan sekaligus dalam satu tahap untuk periode Oktober–November 2025.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat, Abdul Waris Bestari, menekankan bahwa pemeriksaan ini bukan sekadar formalitas, melainkan penjagaan mutlak untuk memastikan akurasi distribusi. Ia meminta seluruh jajaran bekerja teliti, menjaga kualitas komoditas, serta memperkuat koordinasi lintas instansi agar penyaluran berjalan lancar dan tidak terjadi selisih atau kekeliruan.
“Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur teknis, termasuk Bulog Cabang Mamuju, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat, serta dinas ketahanan pangan dan dinas sosial dari Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Mamuju Tengah. Kolaborasi ini memastikan proses verifikasi mutu dan jumlah bantuan berjalan transparan dan akurat sesuai ketentuan,” ujarnya.
Melalui pemeriksaan yang dilakukan secara ketat, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk menghadirkan bantuan pangan CPP yang tepat mutu, tepat jumlah, dan tepat sasaran demi memperkuat ketahanan pangan masyarakat Sulawesi Barat, terutama menjelang akhir tahun ketika kebutuhan bahan pokok meningkat.
