MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bergerak cepat menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi seiring datangnya musim hujan tahun 2025. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulbar mengikuti rapat koordinasi tingkat nasional yang dipimpin langsung oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) pada Kamis, 18 September 2025.
Rapat virtual yang dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial, Lilik Kurniawan, ini berfokus pada langkah-langkah antisipasi menghadapi potensi banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem. Seluruh BPBD di Indonesia, termasuk BPBD Sulbar yang diwakili oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Arnidah, diminta untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan meningkatkan kesiapsiagaan di daerah masing-masing.
Tak hanya itu, rapat ini juga menekankan pentingnya memaksimalkan peran posko penanggulangan bencana dan memastikan ketersediaan logistik serta sumber daya manusia untuk merespons situasi darurat.
Menanggapi arahan tersebut, Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menegaskan kesiapan pihaknya. “Kami siap menindaklanjuti arahan pemerintah pusat dengan memperkuat koordinasi bersama BPBD kabupaten/kota, TNI/Polri, serta instansi teknis lainnya,” ujarnya.
Yasir menambahkan bahwa BPBD Sulbar akan memastikan kesiapan personel, logistik, dan sistem peringatan dini agar masyarakat lebih terlindungi. Komitmen ini sejalan dengan arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, yang mengutamakan pencegahan dan mitigasi untuk meminimalkan risiko bencana.
Dengan sinergi yang solid dan persiapan matang, BPBD Sulbar bertekad untuk melindungi masyarakat dan memastikan upaya penanggulangan bencana di wilayahnya berjalan efektif dan terkoordinasi.
