Mamuju – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali menggelar rapat koordinasi penting dalam rangka mematangkan strategi pengelolaan keuangan daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk mendukung misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka – Salim S. Mengga, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Sulbar.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Sekprov Sulbar, Selasa (21/10), dipimpin oleh Plh. Sekprov Sulbar, Junda Maulana, yang juga merupakan Ketua TAPD Sulbar. Sejak dilantik sebagai Pelaksana Harian Sekprov pada awal pekan ini, rapat tersebut menjadi rapat perdana TAPD di bawah kepemimpinannya.
Dalam rapat tersebut, TAPD membahas sejumlah agenda strategis yang menjadi fokus utama dalam pengelolaan fiskal daerah, antara lain:
1. Efisiensi Anggaran, sebagai langkah awal menata kembali prioritas belanja agar lebih efektif dan berdampak langsung pada pelayanan publik;
2. Pembahasan APBD Tahun Anggaran 2025 dan 2026, guna memastikan arah kebijakan fiskal sejalan dengan kebutuhan pembangunan daerah;
3. Persiapan rapat penjelasan dengan DPRD Provinsi Sulbar terkait Surat Edaran Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pembatasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan yang Bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025;
4. Rapat persiapan agenda koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Sulbar yang akan dilaksanakan pada keesokan harinya, serta pembahasan penting lainnya terkait pelaksanaan kebijakan keuangan daerah.
Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, yang turut hadir dalam rapat tersebut, menegaskan pentingnya peran TAPD dalam memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas.
“Ini adalah bentuk pertanggungjawaban kita sebagai pengelola keuangan dan pendapatan daerah. Efisiensi dan ketepatan arah kebijakan fiskal menjadi kunci untuk menjaga stabilitas APBD dan keberlanjutan pembangunan,” ujarnya.
Rapat TAPD ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting di lingkungan BPKPD Sulbar, di antaranya Sekretaris BPKPD, Fahri Yusuf, Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten sekaligus Plt. Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Murdanil, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Muhammad, Kepala Bidang Barang Milik Daerah, A. Bisyri, serta para pejabat eselon IV yang tergabung dalam tim TAPD Sulbar.
Dengan rapat TAPD ini, diharapkan arah kebijakan fiskal dan belanja daerah Provinsi Sulbar dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan sejalan dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2025–2026.
