MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) resmi menggandeng 17 perusahaan swasta dalam upaya besar menekan angka kemiskinan ekstrem dan stunting di 17 desa dan kelurahan di tiga kabupaten. Program ini akan dibiayai sepenuhnya melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dan sedekah perusahaan, tanpa membebani anggaran pemerintah.
Iklan Bersponsor Google
Kesepakatan monumental ini ditandai dengan penandatanganan MoU dan perjanjian kerja sama antara Pemprov Sulbar dan para mitra swasta di Ballroom Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (16/10/2025).
Program CSR terpadu tersebut akan berjalan dalam periode 2025–2030, menyasar ratusan keluarga miskin ekstrem dan ribuan individu miskin di berbagai wilayah.
Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) menyebut langkah ini sebagai terobosan istimewa yang menandai sinergi konkret antara pemerintah dan sektor swasta.
“Kegiatan ini istimewa karena kita melibatkan partisipasi swasta dalam penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting. Ini bukti nyata kolaborasi untuk rakyat,” ujar SDK.
SDK menegaskan, program ini tak lagi bergantung pada pembiayaan pemerintah, karena seluruh pendanaan akan ditanggung oleh perusahaan. Ia berharap, kolaborasi ini mampu menurunkan angka kemiskinan hingga 1 persen per tahun.
“Ini langkah strategis kita melibatkan semua pihak untuk mempercepat penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem di Sulawesi Barat,” tegasnya.
Setiap tahun, 17 desa baru akan menjadi sasaran intervensi. MoU tersebut mencakup tiga fokus utama:
Pengurangan beban masyarakat miskin, seperti bantuan sosial, beasiswa, perlengkapan sekolah, listrik hemat, dan pasar murah.
Peningkatan pendapatan masyarakat, melalui bantuan usaha produktif, benih perikanan, peternakan, pelatihan kewirausahaan, pengembangan UMKM, dan program padat karya.
Penurunan kantong kemiskinan, lewat pembangunan sarana air bersih, jamban keluarga, rehabilitasi rumah tidak layak huni, drainase, serta jalan rabat beton.
Program ini menyasar 445 kepala keluarga miskin ekstrem dan 19.664 individu miskin (desil 1–4). Selain itu, terdapat 186 rumah tidak layak huni, 82 keluarga penerima jamban, 70 KK bantuan listrik hemat, serta 215 keluarga penerima bantuan sanitasi dan air bersih.
Dari sisi gizi, intervensi juga difokuskan pada 814 balita stunting, 2.272 balita berat badan tidak naik, 641 balita underweight, dan 28 balita gizi kurang. Sementara bantuan pendidikan diberikan kepada 6.418 anak dari keluarga miskin.
Berikut daftar 17 lokus desa dan kelurahan penanganan kemiskinan dan stunting terpadu tahun 2025–2026:
Kabupaten Mamuju:
PT. Manakarra Unggul Lestari – Desa Sendan
Maleo Town Square – Kel. Mamunyu
D’Maleo Hotel – Kel. Binanga
Kabupaten Pasangkayu:
PT. Unggul Widya Teknologi Lestari – Desa Motu
PT. Surya Raya Lestari I – Desa Bulumario
PT. Letawa – Desa Tikke
PT. Pasangkayu – Desa Gunung Sari
PT. Toscano Indah Pratama – Desa Kalola
PT. Awana Sawit Lestari – Desa Sarudu
PT. Palma Sumber Lestari – Desa Kasano
PT. Mamuang – Kelurahan Martasari
PT. Tanjung Sarana Lestari – Desa Ako
Kabupaten Mamuju Tengah:
PT. Surya Lestari II – Desa Salugatta
PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri – Desa Bojo
PT. Trinity Palmas Plantation – Desa Tabolang
PT. Prima Nusa Global Lestari – Desa Kambunong
PT. Mitra Andalan Sawit – Desa Barakkang
Dengan semangat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha, Pemprov Sulbar menegaskan komitmennya menjadikan program ini sebagai gerakan sosial berkelanjutan untuk mewujudkan Sulbar Bebas Stunting dan Kemiskinan Ekstrem pada 2030.
Iklan Google AdSense
