MAMUJU — Puluhan warga yang mengatasnamakan diri dari Forum Pemerhati Penguatan KPK Sulbar berkumpul akan melaksanakan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Prov Sulbar, Senin 16 September 2019.
Dalam aksinya, Dino Alfian Hamid, yang bertindak selaku koordinator lapangan ini Mendukung penguatan KPK melalui revisi UU KPK yang telah dibahas di DPR RI pada sidang paripurna, UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
“Revisi UU KPK untuk KPK yang lebih tegas, berintegritas, profesional, optimal,
intensif, efektif, hingga berkesinambungan dalam pemberantasan korupsi,”ujarnya.
Selain itu, dalam orasinya, Dino juga menanggapi soal rencana revisi UU KPK bukan melemahkan KPK dalam menindak praktik korupsi di Indonesia, namun dengan adanya Dewan Pengawas untuk menuju suatu bentuk kesempurnaan guna memperbaiki kinerja KPK dalam menyelamatkan uang negara.
“Tugas pemberantasan korupsi harus diawasi untuk menghindari “abuse of
power” atau penyalahgunaan kewenangan oleh KPK, apalagi semua penegak hukum di Indonesia ada pengawasnya,”ucapnya.
Masih kata dia ,dalam orasinya, UU KPK sudah terlalu lama, sudah 10 (sepuluh) tahun lebih, sehingga perlu dievaluasi karena ada hal-hal yang tidak lagi relevan untuk diterapkan, dengan demikian KPK bisa benar-benar efektif, serta mampu membuat masyarakat percaya dan bangga dengan KPK.
“Revisi UU KPK mengakomodir semangat pencegahan, koordinasi dan kerja sama
antar lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi. Revisi UU KPK perlu dilakukan agar kinerja lembaga KPK sesuai dengan aturan UU sehingga akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Merevisi UU KPK adalah langkah untuk menjadikan KPK lebih adil dan objektif, serta tidak boleh tebang pilih dan harus mengedepankan asas Equality BeforeThe Law,” Tegasnya dalam orasi.
Editor: Udin
