Sengkang – Pelaksanaan proyek pekerjaan jalan melalui DAK Reguler Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Provinsi Sulsel untuk anggaran tahun 2020 menuai pertanyaan dan sorotan keras dari Lembaga Pemantau Dan Kebijakan Publik (BPKP) Kabupaten Wajo.
Ketua Lembaga BPKP Wajo, Andi Sumitro didampingi Sekretaris dan bagian pemantau lapangan, Zhoel ke awak media mengungkapkan hal tersebut dan mengatakan kalau pekerjaan proyek tahun 2020 lalu yakni untuk rekontruksi/peningkatan kapasitas struktur jalan (Dak Reguler) sangat patut dipertanyakan dan diindikasi sangat jauh dari bestek dan kwalitas mutu pekerjaan dilapangan.
“Berdasarkan hasil pantauan dan monitoring lansung dilapangan kuat diindikais tidak sesuai mutu dan kwalitas yang seharusnya dan ini patut dipertanyakan juga berharap aparat penegak hukum (APH) baik kepolisian dan Kejaksaan bisa turun untuk melakukan evaluasi atau penyidikan dan penyelidikan”.Cetusnya
Pekerjaan ruas Solo-Peneki-Kulampu untuk rekontruksi/peningkatan kapasitas struktur jalan tersebut menelan biaya anggaran yang dinilai cukup fantastis capai sekitar Rp 22,9 milliar lebih sesuai yang tertera dalam kontrak pekerjaan dengan konsultan dari PT Indo Pratama Sari tahun anggaran 2020 lalu melalui DAK Provinsi Sulsel.
Untuk itu, BPKP Wajo berharap agar pihak APH bisa turun terkait proyek tersebut agar indikasi kerugian uang negara dapat diminimalisir dan sesuai dengan RAB serta kwalitas dan mutu pekerjaan.Tambahnya
Sedangkan pihak pelaksana rekanan proyek tersebut dari PT Genitiv Fajar dan juga pihak konsultan pengawas untuk proyek tersebut dari PT Indo Pratama Sari hingga berita ini diturunkan belum ada sama sekali yang berhasil untuk ditemui dan dimintai keterangan atau klarifikasi seputar hal tersebut diatas.
Sementara Kapolres Wajo AKBP Muhammad Islam Amrullah sebelumnya pernah mengatakan kalau segala atau setiap pelaksanaan proyek yang berjalan di wilayah hukum Polres Sengkang Wajo tentu akan kami awasi ketat dalam pelaksanaanya dan apabila ada indikasi yang mengarah ke perbuatan melawan hukum atau tidak sesuai dan bisa menimbulkan adanya kerugian uang negara atau yang mengarah ke unsur korupsi tentu akan kami tindak sesuai aturan dan proses hukum dan tidak akan mentolelir hal yang melanggar dan tidak sesuai aturan atau norma hukum yang berlaku.Ucapnya
