Bone,Rakyatta.co — Lembaga Swadaya Masyarakat Laskar Arung Palakka kabupaten Bone menyoroti proyek pekerjaan D.I Waru-Waru kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun anggaran 2021.
Ketua Laskar Arung Palakka, Kabupaten Bone, Akbar Napoleon, menduga proyek tersebut diduga menggunakan materil pasir yang diambil dari Bantara sungai yang sangat dekat dengan lokasi pekerjaan.
“Berdasarkan pantauan Aktivis LAP terhadap pelaksanaan proyek tersebut, terdapat pengambilan material dari daerah desa sebelah, yang diduga tidak memiliki ijin galian,”Ujarnya. Sabtu 24 April 2021.
Ia menjelaskan, bahwa berdasarkan aturan, setiap kegiatan proyek pembangunan harus menggunakan material galian C yang resmi artinya dari tambang yang legal, sebagaimana UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, berbunyi bahwa yang dipidana adalah setiap orang yang menampung/pembeli, pengangkutan, pengolahan, dan lain lain.
“Kami juga telah menerjunkan Tim Advokasi untuk melakukan Investigasi, disana tim mendaptkan pasangan batu di beberapa ruas pekerjaan D.I Waru-Waru berwarna putih di duga batu tersebut mengandung Kapur, menurut warga setempat batu tersebut diambil dari Kec.Tonra yang tidak jauh dari lokasi Pekerjaan,”Ucapnya
“Kami harap pihak Dinas PU mengambil langkah Tegas dalam Pengawasan Pekerjaan proyek di Waru-Waru, apalagi Proyek itu sudah hampir 6 Tahun di kerjakan, namun tidak dapat di dimanfaatkan oleh petani dan masyarakat sekitar,”Sambungnya.
Olehnya kata Andi Akbar Napoleon proyek D.I Waru-Waru harusnya segera dihentikan sebelum lebih Banyak Uang Negara yang Di Hamburkan, kasian uang negara begitu banyak namun dari segi pekerjaannya diduga asal jadi dan azas manfaatnya juga tak banyak ke warga (tak dinikmati warga).
“Kami Minta dinas PU Provinsi dalam hal ni Kadis PU Tata Ruang Dinas Provinsi Sulsel untuk mengevaluasi seluruh pelaksanaan pekerjaan disana. Kami tegaskan bila Mana Ada dugaan unsur KKN maka Kami Akan Bersurat Ke Mabes Polri, Kejagung, KPK Serta Menembuskan Laporan Tersebut Ke Sekretariat Presiden Republik Indonesia,”Jelasnya.
Di Ketahui proyek tersebut di Kerjakan Oleh PT. JAYA ABADI SEJAHTERA BERSAMA dengan Anggaran 28 Milyar Rupiah
dan Sementara untuk Anggaran biaya Pengawasan Senilai 800 juta rupiah Oleh CV. Sukma Lestari.
