SENGKANG, rakyatta.co – Koalisi Aksi Mahasiswa Wajo Bela Rakyat minta Sekretaris Daerah (Sekda) Wajo, untuk dicopot, Rabu kemarin 9 Juni 2021.
Tuntutan itu disampaikan saat menggelar aksi unjuk rasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo.
Mahasiswa menuding, Sekda Wajo, Haji Amiruddin A tidak berkompeten dan tak memiliki integritas terhadap kepala daerah.
“Dalam hal administrasi sangat mengganjal, terutama yang menjadi polemik belakangan ini yakni persuratan,” kata Jendral Lapangan, Risal Ahmadi.
Selain perihal administrasi, mahasiswa juga menyoroti kebijakan Sekda sebagai pimpinan tertinggi ASN, soal sistem TPP yang berbelit-belit dan membebani ASN.
“Sistem TPP ASN yang berbelit-belit dan menyulitkan ASN, ditambah kebijakan absensi sebanyak 4 kali dalam sehari menjadi 2 kali sehari dan aplikasi yang digunakan tidak konek dengan lokasi,” katanya.
Keluhan-keluhan atas tidak kompetennya Sekda Wajo menyikapi soalan itu menjadi tolak ukur mahasiswa meminta agar Sekda Wajo dicopot.
Salah satu orator, Ferdiansyah juga menyebutkan, bahwa apa yang dilakukan Sekda Wajo mempermalukan bupati dalam hal administrasi.
“Ini bukanlah permasalahan kecil. Kalau hal ini berlarut-larut akan jadi apa Wajo ke depannya,” katanya.
Anggota DPRD Wajo, Elfrianto yang menerima aspirasi itu menyebutkan bahwa perihal apa yang disampaikan oleh mahasiswa adalah polemik lama yang memang terjadi.
“Ini polemik ini sudah lama. Bahkan kami sering dapat persuratan tidak sesuai dengan SOP. Ini perlu kita sikapi, kita evaluasi, kami anggota dewan sangat perhatikan, dan perlu diapresiasi,” katanya
Olehnya, mahasiswa pun mengultimatum lembaga legislatif untuk sesegera mungkin menindaklanjuti aspirasi itu.
Bahkan, dalam tenggat waktu 1×24 jam, mahasiswa meminta agar DPRD Wajo telah memberi jawaban atas tindak lanjut aspirasi tersebut.
“Kami memberi tenggat waktu 1 x 24 jam agar DPRD Wajo segera memberikan jawaban atas aspirasi kami. Jangan biarkan aspirasi masyarakat terkatung-katung,” kata salah satu mahasiswa, Syaifullah.
Syaifullah menambahkan akan melakukan aksi lanjutan dengan tuntutan yang sama tapi dengan massa yang lebih besar lagi apabila tak ada tindak lanjut dari lembaga legislatif.
