BALI — Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat menerima penghargaan di bidang Kekayaan Intelektual. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Plt. Direktur Kekayaan Intelektual, Razilu kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulbar, Faisol Ali pada penyelenggaraan Rapat Koodinasi Teknis Kekayaan Intelektual di Bali. Selasa (1/11/2022).
Iklan Bersponsor Google
Menurut Faisol Ali, Penghargaan yang diterima institusi yang dipimpinnya dalam menyukseskan Program Unggulan DJKI Mobile IP Clinic, DJKI Mengajar, dan Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis KI Tahun 2022 dari Plt. Dirjen KI Razilu,
“Penghargaan ini atas upaya kerja keras untuk terus bersinergi dan berkolaborasi membangun ekosistem KI yang andal, serta upaya peningkatan kompetensi dan kapasitas dalam rangka menciptakan pelayanan KI yang prima” ujar salah satu Kakanwil Institusi Menkumham, Yasonna itu.
Kakanwil juga menyampaikan apresiasi ke jajarannya atas kerja keras dan pencapaiannya hingga mendapatkan penghargaan yang diberikan pada saat menghadiri Rakornis Program Penegakan dan Pelayanan Hukum bidang KI tersebut.
Sementara itu, Plt. Dirjen KI Razilu meminta seluruh pimpinan Kanwil Kemenkumham termasuk Kanwil Kemenkumham Sulbar untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.
“Kita harus memaksimalkan potensi, pikiran dan tenaga kita untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Untuk inspirasi, Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC) itu paling tidak selesai dalam waktu kurang dari dua bulan karena saya dan teman-teman mencurahkan potensi, pikiran, dan tenaga kita,” ujar Razilu
Pada rapat ini, DJKI mengundang seluruh pimpinan Kanwil Kemenkumham untuk berdiskusi membahas evaluasi kinerja 2022 dan rencana target kinerja (tarja) Kanwil pada 2023. Dia memberikan apresiasi kepada seluruh Kanwil Kemenkumham yang telah berpartisipasi nyata pada target kinerja 2022 dengan baik.
“Apresiasi juga kami sampaikan pada Bapak/Ibu yang telah berpartisipasi hadir di dua acara Festival Karya Cipta Anak Negeri dan Peluncuran POP (Persetujuan Otomatis Perpanjangan) Merek untuk mendukung pencanangan Tahun 2023 sebagai Tahun Merek,” kata Razilu.
“Bapak/Ibu juga telah aktif membuat rencana aksi dari Tarja 2023 sehingga jika ada rapat kinerja di Kementerian, Bapak/Ibu telah selesai 100 persen. Jadi para Kadivyankum (Kepala Divisi Pelayanan Hukum) tidak perlu memikirkan lagi tinggal dikumpulkan saja. Ini suatu prestasi yang luar biasa,” sambungnya.
Pada acara ini, para Kepala Kanwil Kemenkumham di seluruh Indonesia juga melakukan Panca Komitmen Bali 2022. Isi dari komitmen ini antara lain adalah berpartisipasi aktif menyukseskan Tahun Merek 2023, melaksanakan target kinerja pelayanan KI berdasarkan nilai PASTI dan Core Value ASN Berakhlak.
Iklan Google AdSense
