Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Barat Pamuji Raharja bersama Kadivyankumham Hidayat menghadiri Refleksi Akhir Tahun Badan Strategi Kebijakan tahun 2024.
Iklan Bersponsor Google
Kegiatan yang berlangsung di Ballroom JS Luwansa pada Selasa (3/12/2023) mengusung tema evaluasi kinerja BSK hukum guna meningkatkan kualitas kebijakan berbasis bukti untuk mendukung Asta cita dibuka oleh Menteri Hukum Republik Indonesia. Dan dihadiri oleh wakil Menteri Hukum serta para Pimpinan Tinggi dari unit pusat dan kantor wilayah.
Kepala Badan Strategi Kebijakan dalam laporan pelaksanaan kegiatan menyebutkan bahwa kementerian Hukum memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan Asta cita ketujuh yaitu memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
Dalam usahanya untuk mewujudkan reformasi hukum melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam peraturan presiden nomor 155 tahun 2024 tentang kementerian Hukum, salah satunya melalui badan strategi kebijakan.
Dalam laporannya Ia juga melaporkan peningkatan kualitas 4 mandatori tugas BSK yaitu Penilaian indeks reformasi hukum, Penilaian indeks kualitas kebijakan, Penilaian survei SPAK-SPKP, Penilaian indeks layanan kesekretariatan.
Ia menjelaskan bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah evaluasi terhadap capaian kinerja baik BSK di pusat maupun pelaksanaan kegiatan BSK di wilayah.
Sehingga dari evaluasi tersebut dapat teridentifikasi kelebihan kekurangan serta peluang yang dapat menciptakan hasil analisis kebijakan berbasis data yang dapat dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan hukum.
Menteri Hukum yang membuka kegiatan tersebut menyampaikan harapannya bahwa hasil evaluasi kebijakan yang dilaporkan melalui hasil analisis badan strategi kebijakan merupakan hasil yang riil, tidak sekedar hasil hanya menyenangkan menteri atau pejabat lainnya karena tujuan analisis strategi kebijakan yaitu untuk menjadi kementerian yang lebih baik lagi sehingga pada akhirnya memberikan kontribusi untuk menjadi Indonesia maju dan berkualitas.
Ia menyebutkan bahwa masalah tantangan reformasi hukum salah satunya dicirikan oleh hiperegulasi. Mengutip data resmi dari Bappenas diketahui bahwa sepanjang 2019-2023 terdapat 5267 peraturan Menteri yang diterbitkan, dan kementerian Hukum dan HAM menyumbang 3,2% peraturan menteri yang diterbitkan dalam kurun waktu 2019-2023.
Olehnya itu Ia berharap bahwa kebijakan tersebut harus dikaji lagi termasuk implementasi kebijakan tersebut. Dalam kegiatan tersebut ia juga menyampaikan harapannya seluruh kebijakan strategis kementerian Hukum harus melalui kajian dari badan strategi kebijakan hukum.
Dia berharap rekomendasi rekomendasi kebijakan strategis dari BSK pada akhirnya akan membawa kementerian Hukum semakin memiliki kualitas pelayanan yang meningkat.
Pada kesempatan itu pula badan strategi kebijakan kementerian Hukum memberikan penghargaan kepada kantor wilayah atas kinerjanya dalam pelaksanaan kegiatan badan strategi kebijakan di wilayah.
Di saat yang sama kantor wilayah kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat mendapatkan penghargaan terbaik II kegiatan monitoring dan evaluasi peningkatan pelayanan publik berbasis survei persepsi kualitas pelayanan dan survei persepsi anti korupsi di wilayah tahun 2024.
Kepala kantor wilayah kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Pamuji Raharja memberikan apresiasinya kepada seluruh tim pengampu kegiatan badan strategi kebijakan di kantor wilayah Sulawesi Barat.
*Semoga di tahun-tahun berikutnya, kantor wilayah Sulawesi Barat dapat lebih meningkatkan performanya, sehingga lebih banyak lagi menorehkan prestasi” ujar salah seorang Kakanwil unit wilayah di bawah kepemimpinan Menkumham, Supratman itu
Iklan Google AdSense
